Megawati: Urusan Tambang Sekarang Bikin Heboh, Gak Ada Beras Piye?

30 Jul 2024, 13:52 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengkritik pemberian lzin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, hingga memunculkan keriuhan di publik.

Megawati juga mengkritik sikap pemerintah yang terkesan tidak peduli dengan ancaman krisis pangan. Padahal, sumberdaya Indonesia sangat melimpah.

Ia lantas keras mengkritik sejumlah ormas yang berebut mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di MNC Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. woh mau nyari tambang, mau nyari tambang saya tuh sampai bilang sama temen-temen. Makanno (pangan o) tambang iku nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye," kata Megawati.

1. Megawati ingatkan pemerintah agar fokus atasi ancaman pangan

Grand Syekh Al Azhar, Kairo Mesir, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri di Jakarta, pada Kamis (11/7/2024) (dok. PDIP)

Pada kesempatan itu, Presiden ke-5 RI itu lantas meminta agar pemerintah terus fokus mengatasi ancaman krisis pangan di masa-masa yang akan datang.

Menurut dia, sudah banyak negara di dunia yang saat ini sudah berinisiatif menghadapi krisis pangan.

“Negara-negara sekarang kalau ndak percaya sama saya negara-negara yang importnya atau eksport beras itu juga ketar-ketir jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah, kita terus mencarinya kemana,” kata dia.

Megawati lantas meminta agar masyarakat Indonesia berinisiatif untuk menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif selain beras beras.

“Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau import, importnya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” beber dia.

2. Bahlil bakan berikan tambang terbaik untuk PP Muhammadiyah

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, dua ormas terkemuka, NU dan Muhammadiyah menerima pemberian izin usaha tambang dari pemerintah. Alhasil, keputusan kedua ormas tersebut menuai kritik masyarakat karena dinilai tak selaras dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjanjikan Muhammadiyah mendapat lokasi tambang terbaik.

Adapun, lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Kaltim Prima Coal sudah dialokasikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Sedangkan, ada enam titik yang disediakan pemerintah untuk ormas keagamaan. Muhammadiyah akan mendapatkan satu dari lima titik bekas galian tambang yang tersisa itu.

"Insyaallah untuk Muhammadiyah akan kami berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar dari pada KPC," ujar Bahlil.

3. Muhammadiyah tegaskan tak dapat tekanan terima izin tambang

Haedar Nashir dan Muhadjir Effendy saat pengumuman keputusan Muhammadiyah atas tawaran izin usaha tambang. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan untuk menerima izin konsesi pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.

Haedar pun mengaku sudah terbiasa menghadapi kritik. Bahkan, PP Muhammadiyah disentil kadernya sendiri, lantaran bisa kompak dengan NU saat menyangkut pengelolaan izin tambang. Diketahui, selama ini NU dan Muhammadiyah kerap berbeda pandangan terkait kemaslahatan umat.

"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan yang pro, pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan data dan fakta yang hidup tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," kata Haedar di Yogyakarta, Minggu, 28 Juli lalu.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan pemantauan ketat, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," ujar Abdul.