Menata Kembali Rumah Warga Binjai Sumut Pascabanjir dengan Skema Dana Stimulan

Pemulihan rumah warga Binjai menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera yang dikoordinasikan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Dalam Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, kebutuhan hunian tetap di Sumatera Utara ditargetkan mencapai 6.779 unit. Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, sebanyak 699 unit telah selesai dibangun dan 616 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan hunian tidak berhenti pada perbaikan rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Pembangunan hunian bagi warga dengan rumah rusak berat juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak.

Pemerintah menerapkan beberapa skema pembangunan berupa dana stimulan untuk korban banjir serta longsor di wilayah Sumatera  berdasarkan tingkat kerusakan rumah. 

Rumah yang mengalami rusak ringan mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp15 juta per Kepala Keluarga (KK). Rusak yang mengalami rusak sedang mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp30 juta per KK.

Sementara untuk rumah yang mengalami rusak berat atau hilang, skemanya ada beberapa. Skema In-situ (pembangunan di lokasi asal) adalah skema pembangunan dilakukan langsung di atas tanah milik korban sendiri apabila wilayah tersebut sudah dinyatakan aman dari risiko bencana.

Skema pembangunan mandiri ini memberi kesempatan masyarakat membangun sendiri rumahnya dengan bantuan dana dari BNPB (Rp70 juta per unit yang disalurkan bertahap dengan petunjuk teknis yang ditetapkan).

Skema Relokasi Terpusat/Kompleks Komunal (Ex-situ) adalah skema yang memberi kesempatan kepada warga direlokasi ke kawasan baru yang aman dan layak huni yang dibangun secara kolaboratif oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Salah satu yang menerima bantuan adalah karena rumahnya mengalami kerusakan sedang di Binjai adalah Wiwit Susanti. Bantuan Rp30 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu penopang untuk memulihkan rumahnya setelah diterjang banjir. Kini, ia mulai kembali menjalankan aktivitas menjahit dari rumah.

Kisah serupa dialami Rahma (72), warga Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat. Rumahnya sempat mengalami kerusakan akibat banjir pada 27 November 2025. Air yang masuk hingga sekitar satu meter merusak sejumlah bagian rumah, mulai dari dinding, pintu, kamar mandi, hingga atap.

Putri Rahma, Yunita (50), menceritakan proses perbaikan rumah berlangsung sekitar 10 hari. Bantuan Rp30 juta digunakan untuk membeli material dan membayar pekerja. Meski begitu, biaya perbaikan ternyata melebihi nilai bantuan sehingga keluarga harus menambahkan dana sendiri.

Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Baroes, menyampaikan terdapat 15 rumah dengan kategori rusak sedang yang masuk dalam pendataan bantuan. Dari jumlah tersebut, 14 rumah memenuhi persyaratan dan telah selesai diperbaiki hingga akhir Juni 2026.

Rumah-rumah tersebut tersebar di Kelurahan Mencirim, Paya Roba, dan Setia. Satu rumah lainnya tidak dapat diproses karena berada di bantaran sungai.

Dalam skema bantuan tersebut, dana disalurkan kepada penerima melalui BRI. Warga kemudian menggunakannya untuk membeli bahan bangunan dan membayar tenaga kerja sesuai kebutuhan perbaikan rumah masing-masing.

Meski sebagian rumah telah kembali diperbaiki, ancaman banjir masih menjadi perhatian warga. Rudi menyebut banjir di sejumlah wilayah Binjai dapat mencapai ketinggian hingga tiga meter dan berlangsung selama sekitar 12 jam. Penanganan sungai, termasuk peninggian tanggul, menjadi salah satu kebutuhan untuk mengurangi risiko banjir berulang dan berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Sementara itu, kondisi berbeda dialami 22 keluarga yang rumahnya masuk kategori rusak berat di Kelurahan Mencirim, Lingkungan I dan II. Mereka masih menanti pembangunan huntap setelah hampir setahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan pascabanjir.

Setiap unit huntap direncanakan memperoleh anggaran Rp70 juta. Proses verifikasi administrasi dan survei oleh pihak ketiga telah dilakukan. Namun, pembangunan masih menunggu instruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat pusat. Hingga kini, belum ada kepastian waktu dimulainya pembangunan.

Khalika menjadi salah satu warga yang berharap proses tersebut segera berlanjut. Setelah cukup lama menunggu, kepastian pembangunan rumah menjadi hal yang dinantikan agar keluarganya dapat kembali menempati hunian yang lebih layak.

BPBD juga telah membantu proses pembersihan lahan untuk persiapan pembangunan. Huntap direncanakan dibangun secara in-situ atau tetap di lokasi semula, dengan model rumah berukuran 6 x 6 meter. Namun, kondisi lokasi yang memiliki risiko banjir kembali menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan. (WEB)