Mendagri Minta Pemda Awasi Kelayakan Makanan MBG di Daerah

Tito menjelaskan melalui surat edaran tersebut, kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melaksanakan inspeksi di wilayah masing-masing. Nantinya, satgas terdiri atas perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggeluti bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat.

Dalam pelaksanaannya, inspeksi dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah, serta merujuk pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang disusun BGN. Inspeksi ini meliputi pemeriksaan kualitas dan menu yang disediakan SPPG, guna menjamin mutu makanan sekaligus meminimalisir sisa makanan (food waste).

"Apa saja tugas mereka (Satgas MBG)? Di antaranya adalah dalam jangka pendek, melakukan inspeksi. Melihat SPPG, apakah layak atau tidak, ada list indikator yang sudah disiapkan oleh kepala BGN, dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan," ucap Tito.

Melalui SE tersebut, Tito juga meminta kepala daerah mengevaluasi penerima manfaat, khususnya di wilayah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini akan dijalankan melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah.

Selanjutnya, hasil inspeksi dan evaluasi daerah kemudian dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri, serta mencantumkan rekomendasi layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan disertai alasan.

"Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman di daerah bahwa ini bukan hanya urusan masalah kesehatan dan stunting," kata Tito.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, SE Mendagri menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih luas, ia berharap, program MBG menjadi lebih transparan dan sesuai visi dan misi Presiden Prabowo.

"Jadi intinya kami sangat mengharapkan, dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai standarnya, kemudian kita nilai," ucap Sudaryono.