Mendagri Minta Pemda Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

20 Jan 2025, 21:37 WIB

Mendagri Tito Karnavian tegaskan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Selain program makan bergizi gratis, pemerintah juga bakal meluncurkan program skrining kesehatan atau medical check up cuma-cuma pada hari ulang tahun. Rencananya, program itu akan diluncurkan pada Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. "Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi," ujar Tito di dalam keterangan tertulis pada Senin (20/1/2025).

Apalagi, kata dia, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian dari program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri itu mengatakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tidak dapat berjalan optimal bila hanya mengandalkan pemerintah pusat. Maka, ia berharap pemda ikut bergerak untuk mendukung program andalan tersebut.

Tito mengatakan telah menerbitkan surat edaran yang berisi dukungan apa saja yang perlu dilakukan oleh kepala daerah.

"Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program dan anggarannya," tutur dia.

1. Program pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan bermanfaat untuk masyarakat

Menkes Budi saat mengunjungi puskesmas Rasau Jaya. (IDN Times/Teri).

Lebih lanjut, Tito mengatakan program unggulan Prabowo itu diharapkan membuat masyarakat lebih memahami kondisi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut, kata Tito, bisa menghasilkan peta kondisi kesehatan masyarakat.

"Sehingga, dalam membuat kebijakan baik di level pusat atau daerah, bisa sesuai dengan peta tersebut," katanya.

Peran organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan agar program tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Maka, sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) didorong untuk segera rapat khusus dengan para kepala daerahnya.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan bisa mendeteksi penyakit lebih awal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di kantor IDN, Jakarta (IDN Times/Tata Firza)

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan lewat program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) diharapkan bisa mendeteksi penyakit lebih awal atau dapat dilakukan pencegahan. Dengan begitu, pengobatan bisa segera dilakukan.

"Nanti kalau (hasil) skrining kelihatan jelek (kondisi kesehatannya), gak usah takut. Ya, diubah gaya hidup, makan jangan banyak-banyak, olahraganya yang ditambah. Atau kalau gak bisa ya minum obat tiap hari, gratis kok di puskesmas," kata Budi.

Ia menambahkan secara teknis PKG akan difasilitasi di klinik dan puskesmas. Individu yang dapat menikmati PKG berusia di bawah 5 tahun dan 18 tahun ke atas.

"Sedangkan, untuk anak sekolah usia 6-18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas kesehatan di masing-masing sekolah," tutur dia.

3. Anggota DPR ingatkan warga agar kartu BPJS aktif

Anggota komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher. Dokumentasi Istimewa)

Sementara, anggota komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher mengingatkan masyarakat agar kartu BPJS Kesehatan mereka aktif. Sebab, program pemeriksaan kesehatan gratis hanya dapat diakses oleh peserta BPJS yang status kepesertaannya memenuhi syarat.

"Kartu BPJS yang aktif menjadi kunci untuk menikmati layanan ini. Maka, masyarakat harus memeriksa status kepesertaan BPJS mereka dan segera mengurus bila ada kendala," kata Netty di dalam keterangan tertulis dan dikutip hari ini.

Ia menambahkan pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang non-aktif. Terutama mereka yang statusnya non-aktif karena keterbatasan kemampuan membayar iuran.

"Peserta JKN yang non-aktif khususnya yang disebabkan oleh ability to pay, tetap harus dicarikan jalan keluarnya. (Status JKN) tidak aktif bukan berarti tidak berhak memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis ini," ujarnya.