Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Mendagri Kaji Dampak Bila Jabatan Kepala Desa Diperpanjang

14 Sep 2026, 14:17 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri Kaji Dampak Bila Jabatan Kepala Desa Diperpanjang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mendagri Muhammad Tito Karnavian akan mempelajari dampak positif dan negatif usulan perpanjangan jabatan kepala desa serta penghentian pilkades.
Koordinator Kepala Desa AMJ meminta Kemendagri menerbitkan surat edaran untuk menghentikan tahapan pilkades demi kepastian hukum.
Usulan perpanjangan dikaitkan dengan efisiensi anggaran, pembangunan desa, program prioritas nasional, dan stabilitas pemerintahan desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju jabatan kepala desa diperpanjang?

Vote Now

Rabu (9/9/2026)

Koordinator Kepala Desa AMJ Saeffudin bertemu jajaran Wakil Ketua DPR RI di Gedung DPR RI. Dalam pertemuan itu, ia mendesak Kemendagri menerbitkan SE untuk menghentikan pilkades dan Jaro Muhadi menyampaikan usul perpanjangan masa jabatan.

Senin (14/9/2026)

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Kemendagri akan mempelajari dampak positif dan negatif usulan tersebut. Ia menyebut usul itu akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju jabatan kepala desa diperpanjang?

Vote Now

What?
Usulan perpanjangan jabatan kepala desa dan penghentian pilkades sedang dipelajari Kemendagri.
Who?
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Koordinator Kepala Desa AMJ Saeffudin, Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jaro Muhadi, serta pimpinan DPR RI.
Where?
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
When?
Tito menyampaikan tanggapan pada Senin (14/9/2026). Pertemuan kepala desa dengan pimpinan DPR berlangsung Rabu (9/9/2026).
Why?
Usulan diajukan untuk kepastian hukum, mencegah kericuhan, menghemat anggaran, mendukung pembangunan desa, dan menjaga stabilitas pemerintahan desa.
How?
Kemendagri akan mempelajari dampak positif dan negatif, sementara DPR akan menggelar rapat dengan Kemendagri untuk membahas usulan tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju jabatan kepala desa diperpanjang?

Vote Now

Pak Tito dari Kementerian Dalam Negeri sedang melihat usul kepala desa. Mereka ingin masa jabatan kepala desa lebih lama dan pilkades dihentikan. Pak Saeffudin meminta surat edaran untuk setop pilkades. Pak Jaro bilang ini bisa menghemat anggaran dan membantu kepala desa fokus membangun desa. DPR juga akan rapat dengan Kemendagri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju jabatan kepala desa diperpanjang?

Vote Now

Pembahasan usulan ini membuka ruang bagi Kemendagri untuk menilai dampak positif dan negatif sebelum diberlakukan. Aspirasi kepala desa juga mencakup efisiensi anggaran, kelanjutan pembangunan desa, pengawalan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta kebutuhan stabilitas pelayanan bagi masyarakat desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju jabatan kepala desa diperpanjang?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi munculnya usulan jabatan kepala desa diperpanjang dan pemilihan kepala desa (pilkades) dihentikan. Ia memastikan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut usulan ini, termasuk dampak positif dan negatif jika diberlakukan. Tito menyebut, usul ini juga akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

"Nanti kita bahas nanti. Kita lagi pelajari dulu positif negatifnya," kata dia kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

1. Kepala desa temui pimpinan DPR, desak Kemendagri terbitkan SE setop Pilkades

Organisasi Kepala Desa AMJ (Akhir Masa Jabatan) gelar pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR RI di Gedung DPR, Jakarta (9/9/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ), Saeffudin mendesak agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memberhentikan pilkades. Salah satu pertimbangannya agar ada kepastian hukum dan mencegah kericuhan seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng).

Hal tersebut disampaikan saat menggelar pertemuan dengan jajaran Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk bisa segera mengeluarkan surat edaran atau apapun bentuknya untuk bisa menghentikan tahapan-tahapan pilkades. Kami khawatir akan terjadi peristiwa seperti di Kabupaten Banjarnegara," kata dia.

2. Usul perpanjangan masa jabatan

Organisasi Kepala Desa AMJ (Akhir Masa Jabatan) gelar pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR RI di Gedung DPR, Jakarta (9/9/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Kepala Desa AMJ, Jaro Muhadi juga menyampaikan aspirasi agar masa jabatan kepala daerah diperpanjang.

Salah satu pertimbangan masa jabatan kepala desa diperpanjang ialah untuk menghemat anggaran. Hal tersebut dianggap sejalan dengan program pemerintah Presiden RI, Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.

"Dengan diperpanjang masa jabatan kepala desa akan mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran saat ini," ucap Jaro.

3. Kepala desa disebut fokus menyelesaikan pembangunan desa dan kawal program prioritas nasional

Organisasi Kepala Desa AMJ (Akhir Masa Jabatan) gelar pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR RI di Gedung DPR, Jakarta (9/9/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, Jaro berdalih, kepala desa ingin lebih fokus menyelesaikan program pembangunan di desa dan mengawal program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Kepala desa lebih fokus menyelesaikan program pembangunan di desa dan mengawal serta memastikan program prioritas nasional seperti MBG dan KDMP benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa," tuturnya.

Jaro lantas menyebut, untuk mewujudkan pembangunan dan mengawal program pemerintah diperlukan stabilitas pemerintahan desa.

"Diperlukan pemerintahan desa yang stabil, bebas dari konflik horizontal, dan tidak terjadi kekosongan atau transisi pemerintahan yang dapat mengganggu pelayanan desa, masyarakat desa," imbuh dia.

Menanggapi permintaan itu, Saan Mustopa memastikan, DPR akan segera menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas usul perpanjangan masa jabatan kepala desa.

"Jadi nanti pasti akan dibicarakan, dirapatkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Apakah dengan menterinya, wamen atau dengan dirjen yang terkait dengan penanganan ini," imbuh dia.