Mendes Alokasikan Rp16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

07 Jan 2025, 18:43 WIB

Amir Faisol

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto. (dok. Humas Kemendes)

Intinya sih...

Kementerian Desa alokasikan Rp16 triliun atau 20% dana desa untuk ketahanan pangan
Prabowo ingin dana desa tidak lagi digunakan untuk program konsumtif, tapi produktif
Koordinasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk swasembada pangan tahun 2027

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengaplikasikan sebesar Rp16 triliun atau setara 20 persen dari dana desa untuk program ketahanan pangan. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025.

Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan, tidak ada celah bagi kepala desa untuk main-main dengan dana desa.

“Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira Kepala Desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp16 triliun itu tidak ada jejaknya,” kata Yandri, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

1. Dana desa harus dialokasikan untuk program produktif

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto. (dok. Humas Kemendes)

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga ingin dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dari APBN, tidak lagi dibagikan untuk program-program yang konsumtif.

Kendati, ia menilai, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi kementerian dan lembaga terkait serta stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa dapat turut andil dalam merealisasikan program ketahanan pangan.

“Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi dana desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif, tapi yang produktif,” ujar Yandri.

2. Pemerintah targetkan swasembada pangan tahun 2027

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto. (dok. Humas Kemendes)

Sementara itu, Kementerian Koordinator Pangan menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergitas antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, untuk menyukseskan program swasembada pangan yang ditargetkan tahun 2027.

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, swasembada pangan merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, dia menilai, perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar kementerian dan lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program swasembada pangan ini.

“Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya,” kata dia.

“Ibarat sepak bola, kita satu tim kesebelasan, kalau ada satu tim kesebelasan gol bunuh diri, kalah kita, karena kerja kita ini satu kesatuan,” ujar Ketua Umum PAN itu.

3. Prabowo mau ada lumbung pangan di desa

Presiden Prabowo langsung rapat di ruang tunggu naratetama Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (23/12/2024), sepulang dari Mesir (dok. Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia harus memiliki lumbung pangan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa.

Kepala Negara menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

"Kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa," kata dia.