Mendes PDTT Ajak Pemda Adopsi Program RPL Desa Pada Hardiknas 2023

03 Mei 2023, 13:25 WIB

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (Dok. Kemendes PDTT)

Jakarta, IDN Times - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa). Program ini akan memastikan peningkatan kualitas perangkat desa dan meningkatkan jumlah sarjana desa.

“Kami berharap kian banyak pemerintah daerah yang mengadopsi Program RPL Desa yang memberikan kesempatan bagi perangkat desa dan aktivis desa untuk menikmati pendidikan di jenjang sarjana. Dengan demikian kualitas akademik perangkat desa kian meningkat,” ujar Gus Halim di Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).

1. Sudah diadopsi beberapa daerah hingga gandeng Universitas

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) (Dok. Kemendes PDTT)

Gus Halim menjelaskan saat ini Program RPL Desa telah diadopsi di beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Tak kurang dari 900 perangkat desa dari dua daerah tersebut mengikuti Program RPL Desa.

“Kemendesa PDTT bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta menjadi dua kampus yang menjadi tempat belajar peserta Program RPL Desa,” katanya.

Gus Halim mengungkapkan sejak diluncurkan pada awal 2022, saat ini peserta RPL Desa jenjang sarjana telah mengikuti tiga dari empat semester rencana pembelajaran. Dari evaluasi awal, capaian prestasi akademik peserta RPL Desa tergolong memuaskan. Para peserta RPL Desa juga memberikan kontribusi nyata dengan semakin berkualitasnya rencana dan evaluasi program pembangunan desa masing-masing.

2. Program RPL tingkatkan pendidikan warga desa

ILUSTRASI murid SD

Program RPL Desa dinilai memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga desa. Menurut Gus Halim, saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih relatif rendah, yaitu di kisaran 39,37%.

“Angka ini masih ketinggalan jika dibandingkan dengan APK Pendidikan Singapura yang mencapai 91%, Thailand di angka 49% dan Malaysia di angka 43%,” katanya.

Jika diadopsi di banyak daerah, Program RPL Desa akan membantu meningkatkan APK Pendidikan Tinggi di Tanah Air. Banyak pula perangkat desa dan aktivis desa yang sebelumnya hanya mengenyam pendidikan di level menengah atas untuk berkesempatan menikmati pendidikan tinggi.

Gus Halim menyebut, APK Pendidikan Tinggi di Indonesia memang cukup rendah karena mayoritas masyarakat kita tidak mempunyai kesempatan melaniutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Program RPL Desa bisa menjadi salah satu pintu masuk agar APK Pendidikan Tinggi kian terbuka bagi semua masyarakat.

3. Berbagai program studi menarik RPL Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) (Dok. Kemendes PDTT)

Sementara itu, terdapat beberapa program studi yang disediakan dalam program RPL Desa seperti, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Manajemen, Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Luar Sekolah, dan Akuntansi untuk jenjang sarjana.

Pascasarjana menyediakan program studi Agribisnis, Ekonomi Pertanian, Teknologi Pendidikan, Sosiologi, Penyuluhan Pembangunan, Teknik Sipil, Pengelolaan SDA dan Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah diikuti 257 peserta.

Adapun kampus penyelenggara untuk jenjang pascasarjana yang telah berjalan adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret. Jumlah kampus penyelenggara ini diprediksi akan terus bertambah berikut dengan pemerintah daerah yang tertarik untuk melaksanakan program RPL Desa. (WEB)