Mendes Teken Aturan Pinjaman bagi Koperasi Merah Putih

Permendes tersebut akan mengatur bagaimana kewajiban persetujuan dalam usul pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal ini proposal bisnisnya.

Yandri mengatakan, Permendes itu juga telah disepakati oleh lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Koperasi.

Aturan ini akan menjadi pedoman pelaksana Koperasi Merah Putih dalam menyusun unit bisnisnya. Dengan demikian, para pelaksana Koperasi Merah Putih bisa menentukan bisnis yang akan dijalani dan diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Himbara.

"Misal, mereka mau buka bisnis pupuk, LPG, Sembako itu terdapat mekanismenya. Bagaimana cara mengajukan proposal, total anggaran besaranya, form apa yang harus mengambil keputusan itu di Permendes akan didetailkan," kata dia.

Meski begitu, Mendes Yandri masih menunggu Menteri Hukum untuk mengesahkan permendes ini agar bisa segera diundangkan. Sehingga kalau sudah resmi bisa selesai dan disiapkan sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Selain itu, Peraturan Menteri Desa ini dapat mendukung semua Kopdes yang sudah berbadan hukum bisa beroperasi lancar dan memberi keuntungan bagi desa di Indonesia.

Mengenai aturan pinjaman melalui Permendes ini sudah disusun secara detail dengan memperhatikan tingkat keamanan dan transparannya.

Kendati demikian, Mendes Yandri berharap Kopdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memudahkan akses kebutuhan pokok, dan mendorong kemandirian usaha masyarakat.

"Saya bocorkan sedikit, di dalam Permendes ini diatur tentang bagaimana cara pengembalian pinjaman itu yang ditanggung oleh Kopdes Merah Putih melalui bagi hasil keuntungan," kata dia.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih ditujukan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Ia mengajak agar seluruh elemen mengawasi ketat pelaksanaan koperasi, agar tidak terjadi penyimpangan.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran yang digelar di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

"Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa koperasi Merah Putih adalah milik rakyat, dan semua kepala desa wajib mengawasi pelaksanaannya agar tetap setia pada tujuan membantu masyarakat.

"Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi," ujarnya.

Presiden juga menggambarkan koperasi seperti kumpulan lidi. Satu lidi lemah, tapi bila disatukan menjadi ratusan, akan menjadi alat yang kuat. Konsep gotong royong inilah yang menjadi fondasi utama koperasi.

"Kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong," katanya.