Mengulik Pemikiran Agus Widjojo Lewat Memoar Militer Pemikir

Peluncuran buku dilanjutkan dengan diskusi bersama empat narasumber. Seorang Indonesianis, Marcus Mietzner, tegas mengatakan seandainya Agus Widjojo masih hidup hingga kini, ia akan kecewa melihat jalannya reformasi politik di Indonesia. Sebab, konsep reformasi teritorial yang diajukan Agus pada 1999 dinilai telah diselewengkan.

"Ketika masih berada di bawah Orde Baru, Pak Agus sudah berpikir bahwa harus dilakukan reformasi di bidang militer. Hal itu mulai ia wujudkan ketika menduduki jabatan sebagai kepala staf teritorial. Ia mengajukan proposal untuk mereformasi struktur teritorial secara gradual," ujar Marcus di Palmerah.

Namun, proposal untuk melakukan reformasi struktur teritorial belum berhasil. Ia menyebut ada sejumlah penyebab, salah satunya, karena ide itu ditentang oleh rekan-rekan Agus sendiri di militer.

Kini, yang terjadi pada era pemerintahan Prabowo, justru menambah struktur teritorial baru dalam bentuk batalyon pembangunan. "Maka, dia akan anggap ini sebagai penyelewengan ide yang ia kembangkan saat itu," kata akademisi dari Australian National University (ANU) itu.

Konsep reformasi militer yang diajukan Agus bukan memperluas struktur teritorial. Tetapi, bagaimana mengembangkan struktur modern dan sesuai dengan tantangan abad ke-21. Proses reformasi itu pun diyakini Agus tidak bisa instan. Butuh waktu 10 hingga 15 tahun.

Itu sebabnya ide pengembangan struktur teritorial yang disodorkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertentangan dengan pemikiran Agus. Marcus sendiri sudah memulai studi mengenai militer Indonesia sejak 1997. Ia juga mengenal Agus sejak masih menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima ABRI (TNI).

"Perlu dicatat keberanian Pak Agus untuk melawan arus, pasti selalu seperti itu," tutur Marcus.

Sejalan dengan pemikiran Marcus Mietzner, Kepala Lab45 (lembaga think tank), Jaleswari Pramodhawardhani, menilai reformasi struktur teritorial yang digagas Agus Widjojo berbeda dengan konsep yang diimplementasikan pada era Prabowo. Ia mengutip data dari lembaga kajian The International Institute for Strategic Studies (IISS) yang menyebut pertahanan Indonesia lebih fokus ke reteritorialisasi terhadap negara. IISS juga melihat Indonesia melakukan pembangunan kekuatan sistem tempur perang.

"Kajian itu terkonfirmasi dengan situasi hari ini. Bahwa kita tak pernah membayangkan di suatu masa jumlah kodam dalam waktu 20 bulan bertambah menjadi 21 kodam, dan diestimasi akan terus bertambah hingga 2029," ujar Jaleswari.

Sedangkan, jumlah batalyon pembangunan akan bertambah hingga 750. Artinya, akan ada satu batalyon pembangunan di tiap kabupaten di Tanah Air. Perempuan yang akrab disapa Dhani itu menyebut, strategi ini merupakan komando teritorial, bukan fungsi teritorial.

"Komando teritorial itu lebih berbicara bagaimana gelar pasukan atau deploy pasukan ke banyak daerah. Ini adalah konsep yang bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus," katanya.

Selain itu, menurut Jaleswari, gelar pasukan biasanya dilakukan bila terjadi kondisi darurat, sementara saat ini Indonesia masih dalam keadaan tertib sipil.

"Kedaruratan ini yang sering menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya deploy pasukan dalam jumlah besar-besaran itu untuk apa?" tutur dia.

Sementara, menanggapi peluncuran buku memoar Agus Widjojo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat kontemporer. Ia menilai Prabowo melihat dunia dengan kacamata realisme politik.

Bila suatu masa dunia dilihat dari kacamata ideologi, kemudian ekonomi, maka saat ini kacamata yang digunakan adalah realisme politik. Bila Indonesia tidak kuat, maka akan dihantam negara yang kuat.

"Dalam konteks itulah Indonesia harus menjadi kekuatan yang sangat siap dengan situasi terburuk. Karena itu, lahir pemikiran mengenai kedaulatan pangan, beras protein, termasuk kedaulatan energi," ujar Qodari.

Ia mengakui tidak mudah untuk mewujudkan kedaulatan energi, sebab Indonesia sudah lama tidak menyiapkan diri di sana. Qodari juga menyinggung Pasal 33 mengenai perekonomian nasional. Tetapi, untuk mewujudkan itu bukan hal mudah, khususnya untuk menurunkan gagasan ke tataran implementasi.

Dalam menata sistem ekonomi Indonesia, kata Qodari, Prabowo berhadapan dengan mereka yang selama ini menerima privilise. Tantangan berikutnya adalah geopolitik yang berimplikasi besar pada ekonomi dalam negeri.

"Sehingga kompleksitas yang berat pada hari ini, perlu dukungan kita semua," tutur mantan pemilik lembaga survei itu.