Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menhan Imbau BPKP Harus Kuat, Tak Ragu Jalankan Tugas Negara
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (14/9/2026) (dok. Humas BPKP)
  • Sjafrie Sjamsoeddin mendorong BPKP memperkuat perannya sebagai instrumen negara di tengah tantangan yang semakin kompleks.
  • Pengawasan BPKP disebut tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan baik.
  • Jajaran BPKP diminta menjaga organisasi, profesionalisme, serta keyakinan dalam mengambil keputusan sesuai koridor hukum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin (14/9/2026)

Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan dorongan agar BPKP memperkuat perannya sebagai instrumen negara dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sjafrie Sjamsoeddin mendorong BPKP memperkuat perannya sebagai instrumen negara dan tidak ragu menjalankan tugas negara.
  • Who?
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  • Where?
    Kantor Pusat BPKP, Jakarta.
  • When?
    Senin (14/9/2026).
  • Why?
    Tantangan yang dihadapi negara semakin kompleks dan tantangan BPKP ke depan disebut akan semakin besar.
  • How?
    Dengan pengawakan dan manajemen yang kuat, memegang prinsip organisasi dan garis komando, serta mengambil keputusan sesuai koridor hukum dan aturan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Sjafrie meminta BPKP menjadi kuat. BPKP adalah bagian negara yang mengawasi program pemerintah. Pak Sjafrie mengatakan pegawai BPKP harus bekerja dengan baik, berani, dan mengikuti aturan. Mereka juga diminta menjaga nasionalisme, patriotisme, profesionalisme, serta tetap kompak saat tugasnya berat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penegasan mengenai profesionalisme, etika, standar operasional, dan koridor hukum menempatkan keberanian dalam batas tanggung jawab aparatur negara. Penekanan pada nasionalisme, patriotisme, serta soliditas organisasi juga memberi landasan bersama bagi jajaran BPKP saat menjalankan pengawasan dan menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat serta tepat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat perannya sebagai instrumen negara. Sebab, tantangan yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang kuat, profesional, dan siap menghadapi berbagai situasi.

“BPKP adalah instrumen negara yang harus kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya harus kuat,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (14/9/2026).

1. Pengawasan dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (14/9/2026)(dok. Humas BPKP)

Sjafrie menilai, BPKP memiliki posisi strategis dalam mendukung negara. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perkembangan situasi global membuat aparatur negara tidak cukup hanya bekerja secara normatif. Diperlukan cara berpikir yang lebih terbuka dan eksploratif untuk membaca berbagai kemungkinan dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.

“Kalau normatif kita bisa membaca, tetapi kalau eksploratif, kita harus mampu melihat apa yang mungkin terjadi di depan,” kata dia.

Sjafrie mengingatkan, BPKP dalam menjalankan tugas untuk memiliki keyakinan dan keberanian mengambil keputusan sesuai dengan koridor yang berlaku. Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum, aturan, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

2. Pegang teguh prinsip organisasi dan garis komando

Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua KPK dan BPKP memberi keterangan usai rakor. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Selain itu, jajaran BPKP diminta untuk memegang teguh prinsip organisasi dan garis komando. Setiap pegawai harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan pekerjaan sesuai aturan, etika, dan standar operasional yang berlaku.

Selain itu, terdapat tiga nilai yang perlu terus dijaga, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.

“Nasionalisme dan patriotisme harus menjadi modal. Keduanya kemudian harus diisi dengan profesionalisme,” kata dia.

3. Jajaran BPKP diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas negara

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dengan BPKP, Selasa (18/11/2025). (Dok. Kemenpora).

Jajaran BPKP juga diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas negara. Keraguan dapat menghambat pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat dan tepat.

Dia menekankan, tantangan BPKP ke depan akan semakin besar. Karena itu, soliditas organisasi menjadi hal yang penting.

“BPKP harus bangga. Tantangannya memang berat, tetapi kita harus tetap solid. Jangan mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang dapat mengganggu organisasi,” ucap dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article