Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, Felisia Sopia mengatakan warga sebenarnya tidak menolak pembangunan sekolah terintegerasi Merah Putih. Namun, mereka mempersoalkan penggunaan tanah adat ulayat untuk proyek tersebut.
Pembangunan Sekolah di Rempang, Warga Adukan Dugaan Kekerasan
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Warga adat Rempang mengadu ke Komnas Perempuan terkait dugaan kekerasan dan intimidasi saat mempertahankan tanah ulayat untuk proyek Sekolah Terintegrasi Merah Putih.
- Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu menyatakan tidak menolak pembangunan, tetapi mempersoalkan sekitar enam hektare tanah adat di Kampung Pantai Melayu yang terdampak.
- Warga mengaku mengalami pemadaman listrik, hilangnya sinyal, serta panggilan polisi terhadap lima saksi; LBH Pekanbaru meminta penghentian penyidikan dan evaluasi BP Batam.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Konflik pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Pulau Rempang, Batam, kembali menjadi perhatian. Sejumlah warga adat Rempang mengadu ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terkait dugaan kekerasan dan intimidasi yang mereka alami, saat mempertahankan tanah adat ulayat, Senin (14/9/2026).
1. Warga memprotes penggusuran tanah adat ulayat
Ilustrasi penggusuran (IDN Times/Prayugo Utomo) Felisia menjelaskan, persoalan bermula pada 13 Juli 2026, ketika pemasangan plang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam dilakukan di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat ulayat. Warga kemudian melakukan protes, karena mempertanyakan status tanah tersebut.
Menurut Felisia, warga bukan bermaksud menghambat pembangunan, melainkan mencegah penggusuran sebelum persoalan status tanah adat diselesaikan.
“Kalau untuk lahan tanah yang sudah dilepaskan atau yang ingin dibangun oleh pihak BP Batam itu dipersilahkan. Tetapi yang kami permasalahkan sekarang adalah jangan mengganggu tanah adat ulayat yang ada di Pulau Rempang,” ujar Felisia kepada IDN Times, Senin (14/9/2026).
2. Lahan yang dipersoalkan sekitar enam hektare
Ilustrasi lahan (IDN Times/Handoko) Felisia menyebut luas lahan yang dipersoalkan sekitar enam hektare. Menurutnya, masyarakat di Kampung Pantai Melayu menjadi pihak terdampak, karena wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah adat mereka.
“Jadi kalau boleh dikatakan terdampak adalah satu kampung yang namanya Kampung Pantai Melayu. Nah kalau untuk masalah yang terdampak itu otomatis satu kampung itu yang terdampaknya,” kata dia.
3. Pembangunan sekolah terintegerasi Merah Putih dipertanyakan
ilustrasi Sekolah Rakyat (IDN Times/Sukma Mardya Shakti) Felisia menegaskan masyarakat Rempang mendukung pembangunan dan pendidikan. Namun, pembangunan tersebut dinilai tidak seharusnya mengambil tanah adat ulayat.
Ia juga mempertanyakan urgensi pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih karena di Pulau Rempang telah terdapat 22 sekolah negeri dan satu sekolah swasta.
Felisia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi terkait pembangunan sekolah tersebut kepada masyarakat sebelum proses penggusuran dilakukan.
“Saat ini untuk sekolah-sekolah itu aja masih kekurangan murid. Kenapa harus ditambahkan sekolah lagi? Nah sekolah terintegrasi merah putih ini sampai detik ini tidak ada sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
4. Masyarakat, terutama perempuan, mengalami kekerasan
ilustrasi kekerasan (IDN Times/Nathan Manaloe) Felisia mengatakan, pada Jumat, 14 Agustus 2026, tim terpadu bersama alat berat diturunkan untuk melakukan penggusuran lahan di tanah adat ulayat. Dalam proses ini, ia mengaku ada perempuan yang mengalami kekerasan fisik.
“Ibu ini didorong, dicekek, bahkan luka di tangannya,” katanya, sambil menunjuk ibu di sebelahnya.
Felisia juga menyebut ibu tersebut sempat terjatuh di bawah terik matahari hingga tidak sadarkan diri. Menurut Felisia, konflik ini tidak hanya berdampak kepada warga, khususnya perempuan yang berada di lokasi, tetapi juga anak-anak.
Ia mengatakan anak-anak mulai takut ketika melihat kendaraan polisi maupun kendaraan BP Batam masuk ke kampung.
“Jadi, psikologis itu bukan kami aja yang terganggu, tetapi juga ke anak-anak,” ujar Felisia.
5. Felisia mengaku listrik dan sinyal sempat dipadamkan
ilustrasi mati lampu (pexels.com/Lennart Wittstock) Selain dugaan kekerasan fisik, Felisia mengaku warga mengalami intimidasi ketika terjadi pemadaman listrik dan hilangnya jaringan komunikasi pada 13 hingga 14 Agustus 2026.
Kondisi tersebut membuat warga kesulitan berkomunikasi dan mencari bantuan.
“Pemadaman PLN, terus sinyal itu dihilangkan sehingga kami sulit berkomunikasi, kami kebingungan. Kalau sudah lampu mati, sinyal gak ada, ke mana sih kami harus mengadu,” katanya.
6. Lima warga dipanggil polisi sebagai saksi
Ilustrasi penyelidikan polisi (IDN Times/Arief Rahmat) Felisia mengatakan terdapat lima warga yang mendapat surat panggilan dari kepolisian, untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, menurutnya, warga merasa khawatir status tersebut dapat berkembang menjadi tersangka.
Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Wilton Amos Panggabean, juga menilai pihak kepolisian terlalu cepat menaikkan perkara ke tahap pro justitia tanpa terlebih dahulu melihat konteks konflik agraria yang terjadi.
“Kami melihat tidak adanya netralitas, tidak adanya sikap untuk menyelesaikan konflik agraria di Rempang,” kata Wilton.
Wilton meminta Komnas Perempuan dan Komnas HAM mendorong penghentian proses penyidikan terhadap lima warga Rempang yang dilaporkan.
Ia juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi BP Batam, karena menilai persoalan yang terjadi merupakan bagian dari akumulasi konflik yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah Rempang.
“Sampai hari ini masyarakat tetap merasa ketakutan, merasa tidak nyaman, merasa terancam, padahal wilayah yang mereka pertahankan adalah wilayah leluhur, wilayah adat mereka,” tutur Wilton.
