Menhan Imbau BPKP Harus Kuat, Tak Ragu Jalankan Tugas Negara

15 Sep 2026, 07:09 WIB

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sjafrie Sjamsoeddin mendorong BPKP memperkuat perannya sebagai instrumen negara di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Pengawasan BPKP disebut tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan baik.
Jajaran BPKP diminta menjaga organisasi, profesionalisme, serta keyakinan dalam mengambil keputusan sesuai koridor hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat perannya sebagai instrumen negara. Sebab, tantangan yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang kuat, profesional, dan siap menghadapi berbagai situasi.

“BPKP adalah instrumen negara yang harus kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya harus kuat,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (14/9/2026).

1. Pengawasan dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (14/9/2026)(dok. Humas BPKP)
Sjafrie menilai, BPKP memiliki posisi strategis dalam mendukung negara. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, perkembangan situasi global membuat aparatur negara tidak cukup hanya bekerja secara normatif. Diperlukan cara berpikir yang lebih terbuka dan eksploratif untuk membaca berbagai kemungkinan dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
“Kalau normatif kita bisa membaca, tetapi kalau eksploratif, kita harus mampu melihat apa yang mungkin terjadi di depan,” kata dia.
Sjafrie mengingatkan, BPKP dalam menjalankan tugas untuk memiliki keyakinan dan keberanian mengambil keputusan sesuai dengan koridor yang berlaku. Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum, aturan, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
2. Pegang teguh prinsip organisasi dan garis komando
Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua KPK dan BPKP memberi keterangan usai rakor. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
Selain itu, jajaran BPKP diminta untuk memegang teguh prinsip organisasi dan garis komando. Setiap pegawai harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan pekerjaan sesuai aturan, etika, dan standar operasional yang berlaku.
Selain itu, terdapat tiga nilai yang perlu terus dijaga, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.
“Nasionalisme dan patriotisme harus menjadi modal. Keduanya kemudian harus diisi dengan profesionalisme,” kata dia.
3. Jajaran BPKP diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas negara
Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dengan BPKP, Selasa (18/11/2025). (Dok. Kemenpora).
Jajaran BPKP juga diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas negara. Keraguan dapat menghambat pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Dia menekankan, tantangan BPKP ke depan akan semakin besar. Karena itu, soliditas organisasi menjadi hal yang penting.
“BPKP harus bangga. Tantangannya memang berat, tetapi kita harus tetap solid. Jangan mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang dapat mengganggu organisasi,” ucap dia.