Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menkes: Data BPJS Kesehatan Masih Anomali, Orang Kaya Jadi Peserta PBI
Mensos Syaifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap anomali data BPJS Kesehatan, di mana peserta PBI masih mencakup orang kaya yang seharusnya tidak menerima bantuan.
  • Tercatat sekitar 47 ribu data PBI, 35 juta PBPU Pemda, dan 11 juta PBPU-BP Kelas 3 dinilai tidak tepat sasaran berdasarkan hasil konsolidasi dengan data BPS.
  • Pemerintah berencana memperbaiki ketepatan sasaran dengan mengalihkan kuota PBI dari kelompok desil 10 (terkaya) ke desil 5 agar bantuan lebih tepat diterima masyarakat miskin.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
15 April 2026

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR bahwa masih terdapat anomali data peserta PBI BPJS Kesehatan. Ia mengungkap ada 47.210 data tidak tepat sasaran, termasuk peserta dari kelompok 10 persen orang terkaya.

kini

Pemerintah terus memperbaiki dan mengintegrasikan data peserta PBI agar lebih tepat sasaran dengan memindahkan kuota dari desil 10 ke desil 5.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Menteri Kesehatan menyampaikan adanya anomali data peserta BPJS Kesehatan, di mana sejumlah penerima bantuan iuran (PBI) justru berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
  • Who?
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan temuan tersebut dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, dengan melibatkan data dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik.
  • Where?
    Pemaparan dilakukan di Gedung DPR RI, Jakarta, saat rapat kerja antara Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Rabu, 15 April 2026, dalam agenda rapat resmi yang membahas evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
  • Why?
    Anomali terjadi karena masih ada ketidaktepatan sasaran dalam pendataan peserta PBI BPJS Kesehatan, termasuk data yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan basis data ekonomi nasional.
  • How?
    Pemerintah berencana memperbaiki akurasi data melalui integrasi dengan data BPS serta mengalihkan kuota bantuan dari kelompok terkaya ke kelompok menengah bawah agar distribusi lebih tepat sasaran.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pak Budi, orang yang jaga kesehatan di negara kita, bilang ada data yang salah di BPJS. Ada orang kaya yang malah dapat bantuan untuk orang miskin. Katanya ada banyak data yang belum benar. Sekarang pemerintah mau betulin datanya supaya uang bantuannya cuma buat orang yang benar-benar butuh.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pernyataan Menteri Kesehatan menunjukkan adanya langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki akurasi data peserta BPJS Kesehatan. Dengan mengidentifikasi anomali dan berencana mengalihkan bantuan dari kelompok terkaya ke kelompok yang lebih membutuhkan, proses ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, efisiensi, serta pemerataan manfaat program jaminan kesehatan nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, masih terdapat anomali data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Hal ini disampaikan Budi Gunadi dalam rapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Dia mengatakan, masih ada 47.210 data yang tak tepat sasaran.

"Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," kata Budi dalam rapat tersebut.

Berdasarkan data Kemenkes, masih terdapat 47 ribu PBI BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran.

"Sebagai contoh, PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran," ujar dia.

Selain itu, anomali data juga terjadi dalam data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerntah Daerah (Pemda), terdapat 35 juta yang tidak tepat sasaran dan 20 juta lainnya tepat sasaran. Kemudian, ada juga 11 juta data PBPU-BP Kelas 3 yang tidak tepat sasaran.

"Itu ada juga 35 juta yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran. Kemudian PBU BP Kelas 3 itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran," lanjut dia.

Budi memastikan, pemerintah terus bekerja untuk memperbaiki data peserta penerima PBI agar tepat sasaran. Pemerintah akan melakukan integrasi data dengan mendistribusikan PBI dari desil 10 ke desil lima.

"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangin yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5. Karena kita masih melihat masih ada lumayan besar nih, puluhan juta dari data 159 juta tadi yang belum tepat sasaran," ucap Budi.

Editorial Team