Menkeu Lapor Kasus ke Kejagung, Pakar: Sahkan RUU Perampasan Aset!

Halimah menilai pengembalian kerugian negara akan semakin mudah efektif dan efisien tanpa perlu menunggu proses hukum normal dari penyelidikan, penyidikan, hingga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, UU Perampasan aset juga menjadikan sistem pembuktian secara terbalik secara utuh.

"Artinya Pelaku kejahatan harus membuktikan dari mana asal-usul seluruh hartanya. Ketika tidak bisa membuktikan asal-usulnya, maka harta tersebut dapat dianggap hasil dari kejahatan," ujarnya.

Menurutnya, kasus LPEI ini bukan perkara mudah karena menyangkut ekspor. Ia yakin Kejaksaan Agung butuh waktu panjang mengusut kasus ini.

"Pada umumnya mengembalikan aset negara yang dikorupsi tidaklah mudah. Pelaku tindak pidana korupsi kerap kali memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan aset, hingga melakukan pencucian uang. Selain itu,  berbagai negara dimana koruptor menyimpan uang juga masih menerapkan kebijakan tentang kerahasiaan bank," ujarnya.

Sri Mulyani melaporkan adanya empat perusahaan mengalami cicilan bermasalah dalam penerimaan fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan nilai Rp2,5 triliun, pada Senin, 18 Maret 2024.

Keempat perusahaan itu adalah PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, dan PT PRS Rp305 miliar.