2 Tahun Prabowo, Djayadi Hanan: Kabinet dan Komunikasi Belum Beres
Djayadi Hanan menilai pemerintahan Prabowo memiliki dukungan politik kuat di DPR dan kondisi ekonomi yang secara formal masih tumbuh serta relatif stabil.
Stabilitas kabinet menjadi sorotan karena terjadi enam kali pergantian menteri dalam dua tahun, termasuk tiga pergantian di Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan program populis dan komunikasi pemerintah dinilai masih menghadapi persoalan yang berdampak pada persepsi serta kepuasan publik.
Jakarta, IDN Times - Lektor Kepala sekaligus Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun memiliki sejumlah catatan yang perlu diselesaikan.
Menurut Djayadi, pemerintahan Prabowo memang memiliki sejumlah sisi positif. Salah satunya adalah kemampuan mempertahankan dukungan politik yang kuat di DPR. Selain itu, secara formal kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan dan relatif stabil.
"Dia berhasil mempertahankan dukungan politik yang sangat kuat di DPR. Kemudian minimal secara formal ekonomi masih tumbuh, cukup stabil. Itu saya kira sisi positif yang mudah kita ingat," ujar Djayadi kepada IDN Times saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
1. Kabinet Prabowo dinilai belum stabil
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Di sisi lain, Djayadi menyoroti stabilitas kabinet pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dukungan politik yang kuat di DPR ternyata belum menjamin pemerintahan memiliki kabinet yang stabil.
Ia mencontohkan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo sudah terjadi enam kali pergantian menteri. Bahkan, terdapat satu kementerian strategis yang menterinya telah mengalami tiga kali pergantian.
"Bayangkan hanya dalam dua tahun sudah enam kali gonta-ganti menteri. Bahkan satu menteri khusus itu tiga kali diganti, padahal itu menteri yang sangat penting, Kementerian Keuangan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut.
"Jadi tidak ada jaminan bahwa dukungan politik yang sangat kuat di DPR itu membuat sebuah kabinet stabil. Itu berarti problemnya bukan dukungan politiknya. Itu berarti di manajemen pemerintahannya," sambungnya.
2. Program populis hadapi tantangan pelaksanaan
Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat virtual untuk memantau penanganan karhutla, kecelakaan kapal, pencarian korban, dan pascagempa NTT di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (Instagram.com/Sekretariat Kabinet) Djayadi juga menyoroti sejumlah program utama pemerintahan Prabowo yang menurutnya pada awal pemerintahan mendapatkan dukungan publik cukup besar. Namun, dukungan itu disebut menurun seiring munculnya persoalan dalam tata kelola dan pelaksanaan program.
Tiga program yang disoroti Djayadi yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan program tiga juta rumah.
"Program-programnya yang sangat populis, yang awalnya didukung oleh banyak masyarakat, karena tata kelola dan pelaksanaannya itu tidak baik, itu mendapatkan reaksi yang makin negatif dari masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, ketiga program tersebut pada awalnya menjadi salah satu faktor yang dapat mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, ketika dukungan masyarakat terhadap program-program itu menurun, tingkat kepuasan terhadap Prabowo ikut terdampak.
"Karena tingkat kepuasan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap tiga program itu terus menerus turun, akibatnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo menjadi turun," kata Djayadi.
Ia menyebut, sejumlah hasil survei menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan akhir 2025 atau awal masa pemerintahannya.
3. Masalah komunikasi pemerintah belum selesai
Rapat terbatas kabinet di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Senin (13/7/2026). (IDN Times/Vadhia Lidyana) Selain kabinet dan pelaksanaan program, Djayadi menilai persoalan komunikasi politik dan komunikasi publik pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah hingga memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan terhadap struktur yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, termasuk perubahan dari Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Namun, perubahan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah.
"Yang juga menjadi tantangan yang belum selesai juga sampai menjelang dua tahun pemerintahannya adalah tampak masalah komunikasi politik dan komunikasi publik itu tidak selesai-selesai," ujar Djayadi.
"Sudah melakukan beberapa perubahan terhadap struktur yang bertanggung jawab terhadap komunikasi, misalnya dari PCO menjadi Bakom dan seterusnya itu, tapi masih terus terjadi persepsi negatif publik terhadap pola komunikasi dan cara komunikasi pemerintah, baik presiden sebagai pemerintah maupun jajaran pemerintahan secara keseluruhan," sambungnya.
Djayadi juga menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam merespons berbagai perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum disebut cenderung negatif.
"Jadi kalau kita simpulkan selama dua tahun pemerintahannya memang ada beberapa yang positif. Termasuk ekonomi yang diklaim tumbuh, tapi negatifnya adalah angka-angka yang dikeluarkan pemerintah menjadi dipertanyakan publik juga," kata dia.
Menurut Djayadi, persoalan komunikasi, kebijakan-kebijakan utama, stabilitas kabinet, hingga stabilitas ekonomi masih menjadi catatan yang harus diselesaikan Prabowo setelah dua tahun pemerintahannya.
"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo setelah dua tahun pemerintahannya," ujar Djayadi.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
