Menko Polkam Gelar Rapat Bahas Strategi Komunikasi Pemerintah

Meutya menilai, forum Bakohumas dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi komunikasi pemerintah. Dia berharap forum tersebut dapat digelar secara berkala setiap tahun.

Menurut dia, evaluasi penting dilakukan ketika terdapat kebijakan pemerintah yang penyampaiannya dinilai kurang cepat, lambat, atau belum jelas kepada masyarakat.

"Ini juga bentuk evaluasi jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri," ujar dia.

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan, komunikasi program pemerintah sama pentingnya dengan program itu sendiri. Menurut dia, komunikasi yang baik dapat meningkatkan dukungan masyarakat sehingga manfaat program pemerintah bisa lebih optimal.

Dia mengatakan, Bakom berperan melakukan orkestrasi komunikasi pemerintah dengan dukungan humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Komunitas kehumasan ini seluruh perangkatnya kalau ditotal secara nasional sebetulnya cukup besar yaitu sekitar 8.000 lebih item dan itu akan kita koordinasikan dengan lebih optimal," kata Qodari.

Qodari juga menekankan pemerintah tidak bisa menunggu dalam menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin agar ruang digital terus diisi dengan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, jaringan kehumasan pemerintah yang luas harus dipastikan bekerja secara maksimal. Menurut dia, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi secara satu arah. Dia mendorong humas pemerintah juga aktif membaca berbagai hal yang diperbincangkan masyarakat untuk menjadi masukan bagi pemerintah.

"Pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang sangat lengkap yang sangat komplet. Tentu jaringan yang lengkap itu harus dipastikan bekerja secara maksimal," kata Bima.

"Tadi kami menyampaikan bahwa humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja kebijakan ataupun informasi dari pemerintah tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang ada yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi dua arah," kata dia.

Selain merespons informasi negatif, Bima mendorong humas pemerintah memperbanyak penyebaran informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah.

Menurut dia, pemerintah memiliki banyak cerita keberhasilan dan inspirasi dari seluruh penjuru Indonesia yang perlu diketahui masyarakat.

"Jadi supaya dunia maya kita supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK (disinformasi, fitnah, kabar bohong), tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif tetapi ada berita baik ada hal-hal yang inspiratif," ujar dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, mengatakan, forum tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia memastikan Kemenko Polkam akan melakukan sinkronisasi kegiatan kehumasan agar komunikasi pemerintah dapat berjalan lebih terkoordinasi.

"Di dalam hal ini kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polhukam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua," kata dia.

Dia juga mengajak seluruh jajaran humas pemerintah untuk membuka ruang koordinasi antara pusat dan daerah, termasuk dengan media.

"Jadi kita bekerja sama dengan baik dengan kita buka humas untuk saling terkoordinir antara pusat dan daerah dengan teman media kita yakinkan bahwa pemberitaan-pemberitaan kedepan bisa mendorong agar kita mendukung program pemerintah yang lebih baik," ujar dia.

Forum Bakohumas tersebut mengusung tema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi."

Dalam rapat tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan, ruang digital merupakan medan strategis yang dapat membentuk opini, cara berpikir, hingga karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu menguasai ruang digital dan tidak membiarkan DFK membentuk masyarakat yang pesimistis.

"Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis," kata Djamari.

Menurut dia, kekuatan humas pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan daerah harus dikoordinasikan agar mampu menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme masyarakat.