Menko Sugiono Matangkan Rencana Pendidikan Gratis, Gandeng Tiga Menteri

15 Oct 2026, 06:30 WIB3 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Menko Sugiono Matangkan Rencana Pendidikan Gratis, Gandeng Tiga Menteri

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiono ketika memimpin rapat terkait rencana pemberian pendidikan gratis. (Dokumentasi Kemenko PMK)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menko PMK Sugiono bersama tiga menteri memfinalisasi skema pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan mencakup pembebasan biaya bertahap di sekolah negeri, perluasan akses sekolah swasta dan keagamaan, afirmasi wilayah 3T, serta sinkronisasi regulasi, data penerima, dan kesejahteraan guru.
Banggar DPR memperkirakan kebutuhan pendidikan gratis mencapai Rp302 triliun; pemerintah baru menganggarkan Rp5 triliun untuk pilot project SD hingga SMP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah mematangkan skema pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk sekolah negeri, akses sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan, serta afirmasi bagi wilayah 3T.
Who?
Menko PMK Sugiono memimpin rapat bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Where?
Rapat berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
When?
Finalisasi skema dibahas pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pemerintah sebelumnya menyatakan pematangan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya dilakukan dalam 2–4 minggu ke depan.
Why?
Kebijakan disiapkan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses dan kesempatan belajar yang setara, serta merespons putusan Mahkamah Konstitusi.
How?
Pemerintah akan menyinkronkan regulasi, memperbarui data penerima, menetapkan sasaran, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Banggar DPR menganggarkan Rp5 triliun untuk pilot project SD hingga SMP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sugiono rapat dengan tiga menteri di Jakarta. Mereka menyiapkan sekolah gratis dari PAUD sampai kuliah. Presiden Prabowo memberi arahan ini. Sekolah negeri mau dibuat gratis dulu. Anak di daerah jauh juga diperhatikan. Pemerintah masih menghitung uangnya. DPR baru menyiapkan Rp5 triliun untuk coba sekolah SD sampai SMP gratis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pematangan kebijakan pendidikan gratis menunjukkan upaya lintas kementerian untuk memperluas kesempatan belajar dari PAUD hingga perguruan tinggi. Fokus pada kejelasan sasaran, pembaruan data, afirmasi bagi wilayah 3T, serta kesejahteraan pendidik memberi dasar agar pelaksanaannya lebih terukur dan berkeadilan, termasuk melalui tahap awal pilot project.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Rabu (14/10/2026). Agenda utama dalam rapat teresebut yakni finalisasi skema kebijakan pendidikan gratis mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Langkah itu ditempuh untuk menindak lanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

Mantan Menteri Luar Negeri itu merumuskan perluasan akses pendidikan ke dalam tiga klaster utama. Konsep pemberian pendidikan gratis ini tidak hanya untuk membebaskan biaya di sekolah negeri secara bertahap, tetapi juga merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperluas jangkauan akses bagi peserta didik di sekolah swasta serta lembaga pendidikan keagamaan.

"Pemerintah juga mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)," ujar Sugiono dalam keterangannya.

Dia mengatakan, pendidikan gratis tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di Tanah Air.

1. Menko Sugiono minta kebijakan pendidikan gratis disinkronkan dengan semua aturan

Menko PMK Sugiono saat meninjau pelaksanaan pendidikan di SNT 7 Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). (Dok.Menko PMK)

Sugiono juga mendorong seluruh jajaran terkait untuk segera menyinkronkan regulasi dan memperbarui tata kelola data penerima. Hal itu mutlak dilakukan agar kriteria sasaran menjadi jelas. Selain itu, penyaluran program ke depan berjalan akurat dan tepat sasaran.

Di dalam rapat tersebut, Sugiono juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Sebab, mutu layanan pendidikan tidak akan berjalan optimal bila tenaga pendidikan masih tidak sejahtera.

"Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan untuk belajar atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin," kata politisi Partai Gerindra itu.

"Sinergi ini merupakan kunci agar eksekusi kebijakan ke depan benar-benar siap, terukur dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga pengajarnya," ujar dia.

2. Penerapan pendidikan gratis direncanakan berlaku di sekolah negeri

Ilustrasi - Ratusan siswa di dua sekolah negeri di Palembang terancam gagal ikuti seleksi masuk Perguruan Tingg (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah berencana memberikan pendidikan gratis kepada siswa di sekolah negeri. Ada sekitar 164 ribu sekolah dari mulai PAUD hingga SMA atau SMK.

"Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia," ujar Teddy pada September lalu.

Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah, kata Teddy, akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.

“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal," tutur dia.

3. Banggar DPR perkirakan dibutuhkan anggaran Rp302 triliun untuk pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi

Ketua DPP PDIP Said Abdullah usul syarat dukungan capres dan cawapres pada pemilu 2029. (IDN Times/Amir Faisol).

Sementara, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp302 triliun. Said menjelaskan, berdasarkan pemetaan sementara, kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara kebutuhan untuk menggratiskan biaya kuliah diperkirakan mencapai Rp92 triliun.

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp302 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 25 September 2026.

Menurut Said, pemerintah dan DPR saat ini masih memetakan kebutuhan anggaran secara keseluruhan untuk mendukung komitmen pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dia mengatakan, pemerintah belum langsung mengalokasikan seluruh kebutuhan tersebut. Sebagai tahap awal, Banggar DPR baru menganggarkan Rp5 triliun untuk pelaksanaan pilot project SD hingga SMP.