Menkomdigi: Akses Digital Anak Tak Boleh Tanpa Izin Ortu

Meutya mengatakan, pengelolaan akses anak dalam layanan digital perlu dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Pendekatan tersebut dibahas dalam pertemuan dengan LEGO terkait penerapan PP TUNAS.

Dia menilai, akses tidak seharusnya diberikan terlebih dahulu, sementara orang tua baru kemudian mempelajari cara mengatur interaksi anak di dalam layanan digital.

"Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua," kata dia.

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai fitur layanan digital yang berpotensi menghadirkan risiko bagi anak.

Meutya mengatakan, pengaturan akses juga perlu dibarengi edukasi kepada orang tua. Namun, edukasi tersebut menurut dia tidak harus selalu dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung.

Dia menyebut pengalaman orang tua ketika mendampingi anak menggunakan layanan digital dapat menjadi bagian dari proses edukasi. Dengan pendekatan tersebut, orang tua dapat memahami cara mengelola interaksi anak di ruang digital.

"Jumlah penduduk kita hampir 200 juta jiwa. Kita tidak mungkin mengedukasi semua orang tua. Cara edukasi terbaik adalah melalui pengalaman langsung," katanya.

Meutya menjelaskan, pendekatan tersebut dapat dimulai dengan memberikan akses awal tanpa fitur interaksi, sehingga orang tua kemudian belajar mengelola fitur interaksi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga membahas penerapan PP TUNAS bersama perwakilan LEGO. Pembahasan mencakup pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan risiko bagi anak dalam layanan digital.

Meutya menyatakan, pemerintah mendukung kehadiran LEGO di Indonesia. Namun, dukungan tersebut tetap disertai kewajiban mematuhi ketentuan mengenai pelindungan anak dalam ruang digital.

"Sekali lagi, kami akan sangat mendukung. Namun, tentu saja hal ini tetap harus mematuhi ketentuan PP Tunas," kata Meutya.