Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memaparkan alasan aktifnya kembali jabatan wakil panglima TNI. Jabatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019, yang telah diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Pratikno menyebutkan usulan diaktifkan kembali jabatan wakil panglima TNI tidak serta-merta ada begitu saja. Usulan itu sudah ada sejak era Panglima TNI periode 2013-2015 Moeldoko.
Pratikno mengatakan, usulan penambahan jabatan wakil panglima TNI tidak muncul pada masa pemerintahan Jokowi, melainkan sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. Namun, baru terealisasi sekarang.
"Perlu saya sampaikan usulan bukan muncul begitu saja di zaman sekarang. Jadi waktu zamannya Pak Moeldoko menjadi panglima TNI, usulan tersebut juga sudah ada, mengenai pentingnya ada wakil panglima TNI," kata Pratikno dalam keterangannya yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/11).
Menurut Pratikno, tugas wakil panglima akan membantu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, untuk urusan teknis dan organisasi, sehingga pekerjaan akan lebih mudah.
"Ini tentu saja akan sangat membantu panglima untuk urusan teknis organisasi, terutama, misalnya ketika panglima ke luar negeri dan lain-lain. Jadi tidak harus kemudian dilimpahkannya kepada kepala staf," kata dia.
Selain itu, tugas wakil panglima juga bisa meningkatkan sinergi antar-matra TNI. Karena itu, menurut Pratikno, Jokowi menilai wakil panglima dianggapnya sebagai jabatan penting dan dibutuhkan saat ini.
"Selain itu kalau kita bandingkan dengan lembaga lain, Kapolri kan juga ada wakil Kapolri, Jaksa Agung juga ada. Demikian juga halnya dengan kepala staf. Menteri yang K/L (kementerian/lembaga) besar kan juga ada. Menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar dan sangat diperlukan, gitu," ujar dia.
Dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019, salah satu susunan organisasi yang berubah terdapat dalam unsur pimpinan markas besar (Mabes) TNI. Dalam unsur itu, kini Jokowi menetapkan ada posisi wakil panglima TNI.
Berikut bunyi Pasal 13:
(1) Markas Besar TNI meliputi:
a. unsur pimpinan terdiri atas:
1. Panglima; dan
2. Wakil Panglima.
Sementara, Pasal 15 menjelaskan wakil panglima akan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
"Wakil panglima merupakan koordinator Pembinaan Kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima," sebut Perpres Nomor 66 Tahun 2019.
Adapun tugas-tugas wakil panglima TNI sebagai berikut:
a. Membantu pelaksanaan tugas harian panglima.
b. Memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.
c. Melaksanakan tugas panglima, apabila panglima berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap
d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.