Mensos: Pemberdayaan Ekonomi Umat Tekan Angka Kemiskinan

21 Agu 2018, 08:00 WIB

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Idrus Marham meyakini, konsep pemberdayaan ekonomi umat akan menekan angka kemiskinan. Hal itu disampaikan usai menerima perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

"Kemarin itu sudah ada konsep dari MUI, ditulis dalam bentuk buku. Soal implementasi konsep pemberdayaan ekonomi umat masih perlu didiskusikan dan diselesaikan dengan ciri karakter daerah," ujar Idrus di Kementerian Sosial, Senin (20/8).

1. Kemensos melibatkan 150 pimpinan perusahaan

Biro Humas Kemensos RI

Dalam waktu dekat, lanjut Idrus, Kemensos dan MUI akan menyusun secara matang konsep pemberdayaan ekonomi umat dengan 150 pimpinan perusahaan di Indonesia. Penyusunan konsep tersebut menindaklanjuti pertemuan Kemensos dengan MUI terkait kerja sama perusahaan dalam pengumpulan uang dan barang. Perusahaan tersebut mengumpulkan sumbangan uang dan barang dari pelanggan saat transaksi, kemudian diserahkan pada MUI untuk dikelola.

"Yang pasti adalah menggerakan umat, menggerakkan rakyat. Ini relevans dengan Kemensos yang domainnya fakir miskin. Salah satunya membentuk instrumen untuk menekan angka kemiskinan dalam jangka panjang," jelasnya.

2. Dana sumbangan yang terkumpul mencapai Rp2 miliar

Perajin miniatur perahu Purwakarta membuat karya yang bernilai ekonomis. Dok.IDN Times/Istimewa

Hingga saat ini, kata Idrus, dana sumbangan yang telah terkumpul dari perusahaan mencapai lebih dari Rp 2 miliar dan telah diserahkan ke MUI.

"Lebih dari Rp2 miliar diberikan ke MUI dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pengembangan masyarakat yang ada," tutur Idrus.

3. Pimpinan perusahaan diminta berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi

Ilustrasi pergerakan saham (Pixabay)

Dalam diskusi bersama para pimpinan perusanaan nanti, kata Idrus, akan dibahas proyeksi kontribusi pimpinan perusahaan dalam rangka membantu pemberdayaan ekonomi dan potensi-potensi rakyat indonesia.

"Akan dibicarakan pada Kamis mendatang dan kami berharap ini berjalan dengan baik. Kami ingin apa pun yang dilakukan nantinya diambil keputusan dan kesepakatan secara konsistem berdasar aturan yang ad, gak boleh ada pelanggaran," ungkapnya.