Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran kementerian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ingin sejumlah program yang berada dalam wewenang Kemenag diawasi KPK, termasuk pelaksanaan ibadah haji.
“Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, Nasaruddin meminta KPK juga mengawasi program lainnya. Khususnya terkait pendidikan.
“Termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan, maka itu kami mohon masalah pencegahan kita kerja sama dengan bagus, termasuk pendidikan kemudian koordinasi, monitoring dan seperti pendampingan di daerah juga,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin berharap permintaan ini serius dilaksanakan dengan membuat nota kesepahaman. Tentu diharapkan tak ada korupsi di Kementerian Agama.
“Harapan masyarakat terhadap Kementerian Agama, mengkhendaki pembersihan, kemudian efektivitas dan efisien bisa terwujudkan,” ujar Nasaruddin.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik permintaan dari Kemenag. Nota kesepahaman pun akan disiapkan.
“Meng-update MoU kesepakatan dengan KPK berkaitan dengan banyak hal yang telah dilakukan bersama KPK mulai dari peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi,” ujar Ghufron.