Menteri PUPR: Kunci Sukses Pemerataan Bukan Dibagi Rata Tapi Fokus

07 Okt 2019, 15:10 WIB

IDN Times/Helmi Shemi

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kunci sukses pemerataan pembangunan bukan semua daerah mendapat anggaran yang sama dalam pembangunan.

“Jadi yang saya sampaikan fokus. Sejak dari programming. Saya dari dulu sampaikan ke pimpinan saya ‘Pak, kalau yang namanya pemerataan, ini menurut saya ada 2 mazhab. Pemerataan menurut saya bukan dibagi rata’,” kata Basuki dalam wawancara pada program Suara Millennials by IDN Times, Jumat (4/10).

1. Fokus pada satu tempat hinggga selesai

IDN Times/Helmi Shemi

Kunci sukses pemerataan adalah dengan fokus pada satu hal hingga selesai. Ia menganalogikan uang 100 dan dibutuhkan pembangunan di beberapa lokasi. Pembangunan yang baik harus mendapat prioritas dan fokus yang jelas.

“Jadi kalau kita bangun punya uang 100, bukan dibagi rata, 10, 10, 10. Kalau 10 lokasi bukan dibagi rata. Tapi mungkin 50 di satu tempat tapi selesai. Tahun depan pindah. Jadi kalau saya menyampaikan kalau kita prasmanan dan dibagi rata semua itu acar, dimakan semua mules, gak ada yang jadi, gak ada main course-nya. Dengan leadership Pak Jokowi, ini semua difokuskan. Jadi misalnya perbatasan, fokus perbatasan dulu,” jelasnya.

2. Masalah pembebasan lahan bisa ke pengadilan

Ilustrasi pengadilan. IDN Times/Sukma Shakti

Basuki menjelaskan, langkah lain pemerataan adalah melalui pengadilan. Ia menyebut bisa saja masyarakat tidak setuju ketika lahan mereka digusur, terlebih jika harga besaran ganti rugi pembebasan tanah dirasa tidak sesuai.

“Undang-Undang pembebasan lahan yang baru Nomor 2 Tahun 2012 itu sudah jelas waktunya, dan kalau memang tidak sepakat dengan harganya kita ke pengadilan. Jadi pekerjaan jalan terus. Itu yang bisa mempercepat,” ujarnya.

3. Biaya talangan dari kontraktor atau investor

IDN Times/Hana Adi Perdana

Misalkan ada proyek yang mengharuskan pembebasan lahan, namun terkendala biaya ganti rugi pembebasan tanah yang belum dapat diberikan pemerintah. Dalam hal ini, investor dan kontrakor bisa mengeluarkan dana talangan mereka terlebih dulu yang nantinya akan diganti oleh APBN.

“Kalau masuk PSN (Proyek Strategis Nasional) maka kontraktor nalangin pembebasan lahan sambil kita menyiapkan di APBN. Kalau di APBN harus ada prosesnya, padahal kalau sedang negosiasi dengan masyarakat, mau Lebaran butuh uang, kalau kita nunggu APBN biasanya ada proses. Nah itu dibayar dulu oleh kontraktor lalu dikembalikan oleh APBN, itu juga mempercepat,” kata Basuki.