MK Bantah Hakim yang Tangani Sengketa Pilpres dapat Ancaman

Fajar menyebut, munculnya isu ancaman terhadap hakim konstitusi bermula akibat salah persepsi. Hal itu terjadi pascakeluarnya pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, ketika diwawancarai sejumlah awak media.

"Hanya pada saat doorstop dengan Ketua LPSK, ada wartawan yang bertanya dan menyinggung soal pertanyaan yang seandainya ada ancaman terhadap hakim konstitusi, bagaimana sikap LPSK," jelas Fajar.

Fajar melanjutkan, Ketua LPSK menjawab pertanyaan tersebut dengan wajar. Menurut yang diingatnya, Hasto menyatakan bahwa organisasinya, LPSK, tentu akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan MK jika benar terjadi sebuah ancaman.

"Hal itulah yang kemudian berkembang menjadi rumor hingga munculnya pemberitaan dimaksud," beber Fajar.

Pihak LPSK sendiri sebetulnya sempat merespons dinamika di dalam persidangan perdana perkara sengketa Pilpres 2019, yang berlangsung Jumat (14/6), terkait perlunya perlindungan saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan di MK.

Di dalam siaran pers, LPSK menyebutkan beberapa hal termasuk subjek hukum yang menjadi perlindungan LPSK, tanpa menyebut soal adanya ancaman terhadap hakim konstitusi.

MK sendiri memutuskan untuk kembali menggelar sidang sengketa pilpres selanjutnya pada Selasa (18/6).

Hal itu dikarenakan pihak KPU keberatan dengan gugatan perbaikan yang dipakai oleh kubu pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. KPU juga keberatan dengan waktu yang terlalu mepet.