MK Putuskan 33 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Tidak Dilanjutkan
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2020 tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan di Gedung MK.
"Pengucapan putusan dan ketetapan telah selesai. Perlu disampaikan bahwa salinan putusan yang telah diucapkan akan disampaikan kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” ujar Anwar Usman dikutip dari ANTARA, Selasa (16/2/2021).
1. Daftar sengketa pilkada yang perkaranya tidak dilanjutkan MK
Sementara itu, permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang dikabulkan untuk ditarik adalah sengketa hasil Pilkada Bengkulu Selatan, Bulukumba, Sigi, Rokan Hilir, Nias, dan Bandar Lampung.
Selanjutnya, perkara yang tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu pengajuan adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya (2 perkara), Pandeglang, Halmahera Timur (2 perkara), Luwu Utara, Purworejo, Sijunjung, dan Padang Pariaman.
2. Ada 2 permohonan sengketa pilkada yang dinyatakan gugur karena pemohon absen
Untuk perkara yang tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Asahan, Lampung Selatan (2 perkara), Pangandaran, Tidore Kepulauan, Waropen (2 perkara), Lombok Tengah, Banyuwangi, Kutai Kartanegara, Bone Bolango (2 perkara), Manggarai Barat, dan Ogan Komering Ulu.
Sebanyak dua permohonan dinyatakan gugur karena pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni perkara sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya dan Medan.
Perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menanganinya juga sebanyak dua perkara, yakni permohonan sengketa hasil Pilkada Pangkajene dan Kepulauan serta Konawe Kepulauan.
3. Putusan sela sidang digelar 15-17 Februari 2021
Putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15-17 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari—18 Maret 2021 dan diputus pada 19—24 Maret 2021.
MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.
