MKD Ancam Sanksi Berat Anggota DPR Terlibat Judi Online

27 Jun 2024, 10:00 WIB

Amir Faisol

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

PPATK ungkap 1.000 anggota legislatif terlibat judi online
MKD minta PPATK serahkan nama-nama anggota terlibat dalam kasus tersebut

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, setidaknya da 1.000 anggota legislatif terlibat dalam judi online (judol).

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam meminta PPATK menyerahkan nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut.

“MKD minta ketua PPATK segera menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat di perjudian online,” kata Nazaruddin saat dihubungi, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan, setelah MKD mengetahui nama-nama itu, maka pihaknya akan memanggil para anggota yang terlibat dalam perjudian online.

“Tentu saja MKD akan segera, apabila nama-nama tersebut sudah ada, akan segera memanggil yang diduga tersebut untuk dimintai klarifikasi,” kata dia.

MKD, kata dia, akan menjatuhkan sanksi berat kepada para anggota bila benar-benar terbukti terlibat dalam perjudian online.

“Kalau memang benar terlibat, ini pasti kena sanksi berat,” ujarnya.

1. Sebanyak 1.000 anggota legislatif terlibat judi online

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya mengendus soal praktik jual beli rekening inaktif untuk judol. (IDN Times/Amir Faisol)

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, sekitar 1.000 anggota dewan di Indonesia ikut bermain judi online. Hal tersebut diungkapkan Ivan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III dengan PPATK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6/2024) kemarin.

"Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang (anggota legislatif pusat dan daerah main judi online)," kata Ivan.

2. Anggota yang terlibat terdiri dari DPR-DPRD

Rapat Paripurna ke-15 DPR, penutupan masa Persidangan IV tahun 2023-2024 pada Kamis (4/4/2024). (YouTube.com/DPR RI)

Ivan menjelaskan, sekitar 1.000 orang itu terdiri dari anggota DPR RI, DPRD, hingga pegawai Sekretariat Kesekjenan. Tercatat 63 ribu transaksi dilakukan dalam aktivitas judi online di lingkungan legislatif itu.

"Jadi ada Lebih dari 1.000 orang itu DPR DPRD sama sekretariat kesekjenan ada lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka," ucap dia.

Secara keseluruhan, kata Ivan, transaksi yang dilakukan anggota legislatif itu mencapai Rp25 miliar. Sementara perputaran uang dalam aktivitas judi online itu sampai ratusan miliar.

"Dan angkanya, angka rupiahnya hampir 25 miliar ya transaksi di antara mereka, dari ratusan sampai ada miliaran," ujarnya.

"Enggak (transaksi satu orang), agregat keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga," imbuh dia.

3. DPR minta PPATK ungkap anggota eksekutif terlibat judi online

Ilustrasi judi online (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pada kesempatan itu, anggota DPR RI dari F-PKS Nasir Jamil menanggapi data yang disampaikan PPATK. Nasir meminta PPATK mengungkap apakah judi online juga menyasar pihak-pihak eksekutif hingga yudikatif.

"Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan, eksekutif yudikatif juga perlu disampaikan," kata dia.

"Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif, bagaimana putaran di sana, di eksekutif yudikatif? Jangan-jangan memang (judi online) sudah merambah ke semua cabang kekuasaan," lanjutnya.