Momen Ridwan Kamil Sindir Ahok hingga Anies di Debat Ketiga Pilkada
- Ridwan Kamil (RK) kritik kebijakan penggusuran di era Ahok yang dinilai paling banyak terjadi
- RK juga menyindir kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi di masa kepemimpinan Anies Baswedan
- RK membantah argumentasi Pramono Anung terkait program hunian vertikal dengan memanfaatkan lahan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta
Jakarta, IDN Times - Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung pada Minggu (17/11/2024) malam menjadi ajang adu argumen sengit antara para calon gubernur. Ridwan Kamil (RK), calon gubernur nomor urut 1, memanfaatkan momen ini untuk melontarkan kritik terhadap dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.
RK secara terbuka menyoroti kebijakan penggusuran di era Ahok yang dinilainya paling banyak terjadi dibandingkan mantan gubernur lainnya. Dalam kritiknya, RK juga menyinggung Anies Baswedan dengan membahas kondisi Pasar Tanah Abang yang disebutnya menjadi sepi selama masa kepemimpinan Anies.
Sindiran Ridwan Kamil kepada Ahok dan Anies disampaikan saat berdebat dengan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung.
"Pak Ahok itu kan kader dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu melakukan 113 kasus penggusuran, itu diambil dari media pada 2016. Menurut JJ Rizal, gubernur yang paling brutal melakukan penggusuran adalah Pak Ahok, dari partainya Mas Pram dan Bang Doel," ujar RK.
1. Sindiran RK untuk Anies
Kemudian, Ridwan Kamil juga menyindir kondisi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sepi di era kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyindir Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang tidak membuat promo menarik.
“Pada zaman Pak Anies, misalkan Pasar Tanah Abang sepi. Lalu gubernur selanjutnya tidak mempromosikan dan tidak memuliakan pedagang Tanah Abang, terus media dan sekelompok orang menyalahkan Pak Anies. Padahal kan itu tugas gubernur selanjutnya untuk mencari solusi,” ucap dia.
2. RK sindir Pramono Anung
Kemudian, RK juga membantah argumentasi Pramono Anung terkait program hunian vertikal dengan memanfaatkan lahan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta.
"Menurut saya, saya membantah argumentasinya Mas Pram, sudah dihitung nggak akan cukup Mas, semua lahan pemerintah, BUMD sudah dihitung nggak akan cukup," kata dia.
3. Harus ada kombinasi
Menurut RK, kerja sama dan kombinasi dari lintas sektor harus terjalin dalam membangun hunian vertikal di Jakarta. Salah satunya dengan membangun hunian di atas pasar.
"Harus dikombinasi dengan antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi rumah existing dibolehkan. Di Tebet yang hanya 2 lantai, Tanah Abang yang dua lantai bisa 4-5 (lantai)," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengatakan, mayoritas pasar di Jakarta dikelola oleh Permuda Pasar Jaya, yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Sehingga, hal itu juga masuk dalam program kerjanya.
