Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi secara serius terhadap potensi kenaikan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah.
Eddy mengatakan, satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barrel. Kenaikan yang sangat cepat dan drastis akan membebani APBN untuk waktu yang sulit diprediksi.
Eddy menjelaskan, implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas nasional adalah 1 juta barrel per hari.
Menurut dia, beban impor migas menjadi semakin berat ketika harga minyak mentah naik secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar melemah.
“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2.68 persen, maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3.6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan," kata Eddy kepada wartawan, Senin (9/3/2026).
Eddy menjelaskan, tahun 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17.6 juta ton minyak mentah dan 37.8 juta ton produk petroleum senilai USD 32.8 miliar atau Rp 551 triliun. Dengan asumsi bahwa volume impor akan sama, kebutuhan devisa saat ini akan meningkat untuk membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dan kurs rupiah yang semakin lemah.
“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak dari kenaikan harga migas saja, namun ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz akan membuat sejumlah negara pontang-panting mencari substitusinya. Banyak diantara negara tersebut bersedia membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran," kata Mantan Sekjen PAN itu.
Menurut Eddy, Indonesia juga berisiko harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga mencari alternatif pemasok minyak baru selain dari Timur Tengah.
Ia mengatakan, Cina, India, Jepang dan Korea sebagai negara-negara yang mengadalkan pasokan migasnya dari Timur Tengah tentu akan mencari alternatif baru termasuk ke Nigeria, Angola, Brazil yang juga merupakan negara pemasok migas bagi Indonesia.
"Artinya, kita berpeluang berebut supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas," kata Anggota Komisi XII DPR itu.
Kendati, Waketum PAN ini meyakini, pemerintah telah mempersiapkan alternatif sumber pasokan impor dari negara lain, misalnya Amerika Serikat (AS). Sehingga Indonesia memiliki diversifikasi sumber pasokan yang memadai.
“Yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah sejauh mana ketahanan fiskal dari negara-negara pengimpor migas dalam memenuhi kebutuhan migasnya, ketika harga semakin melambung untuk waktu yang cukup panjang?" tutur Eddy.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran 2026.
Pemerintah akan mempertahankan harga BBM jenis Pertalite maupun solar subsidi meski harga minyak mentah dunia kini telah melampaui angka 100 dolar AS per barel.
"Saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini Insya Allah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Kenaikan harga minyak dunia merupakan dampak ketegangan geopolitik Iran, Israel, dan AS. Namun, Bahlil menegaskan persoalan utama Indonesia saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan harga di level global.
"Problemnya kita sekarang bukan di stok. Stok enggak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga. Nah, kita lagi akan men-exercise untuk melakukan langkah-langkah yang komprehensif," ujar dia.