Muhadjir Setuju Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal Resmi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tak mempersoalkan, selama bantuan itu masih bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Ia pun menegaskan, jika pembiayaan melalui pinjol itu tak merugikan mahasiswa, maka bisa saja dilakukan.

"Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak gitu?" katanya. 

Muhadjir lantas menanggapi terkait anggapan yang menilai bahwa penggunaan pinjol sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. 

Menurutnya, anggapan seperti itu hanya merupakan hal biasa karena menjadi penafsiran masing-masing pihak. Ia pun menyinggung adanya kampus di DKI yang memberikan bantuan ke mahasiswa menggunakan pinjaman online. 

"(Komersialisasi pendidikan) itu soal penilaian kan bisa macam-macam, wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi bansos bisa ditafsirkan penjudi dapat bansos kok, itu penilaian yang menyesatkan saja," kata dia.

"Buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerja sama untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan," imbuhnya.

Berbeda dengan Muhadjir, Eks Mendikbud Anies Baswedan sempat menanggapi fenomena pinjol yang dijadikan sebagai alternatif pembayaran UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Menurutnya, negara sebagai pihak yang patut disalahkan lantaran bisa muncul kebijakan seperti ini di kampus bergengsi di Tanah Air. 

"Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah lalu kampus dan negaranya lepas tangan. Silakan Anda urus dan cari sendiri (cara untuk melunasi UKT). Di negara kapitalis paling ekstrem saja gak begitu. Kalau ada kesulitan pasti diajak bicara, apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya, itu nomor satu yang terpenting," ujar Anies.

Ia menambahkan, kampus tidak boleh melihat mahasiswanya sebagai pelanggan jasa pendidikan. Siswa harus dipandang sebagai anak bangsa yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. 

"Sementara, kalau mereka dipandang sebagai customer, customer tidak bisa bayar, karena tidak mampu bukan karena tidak mau. Lalu, kemudian dihentikan, maka negara melakukan transaksi murahan sama rakyat," tutur dia lagi.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa ITB menggelar aksi di Gedung Rektorat ITB, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, terkait dengan pembayaran uang UKT memakai skema pinjaman online (pinjol) yang menjadi polemik.

Saat itu, para mahasiswa tersebut datang dengan menggunakan almamater khas berwarna hijau. Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan seperti 'Danacita Hapus Cita-cita', 'Pendidikan Harus Membebaskan Bukan Menjajah Finansial', hingga 'Institut tapi Pinjol'. 

Terlihat juga beberapa perwakilan dari mahasiswa sempat berbincang dengan pihak rektorat di luar gedung.Datang sejak pukul 13.00 WIB, mahasiswa duduk di depan rektorat. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi. Wakil Menko Sospol KM ITB, Mikail Dhafin, mengatakan bahwa aksi yang digelar oleh mahasiswa merupakan bukti ITB sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

"Mahasiswa disuruh pinjol, setuju gak?" tanya Mikail.

"Enggak," kata mahasiswa lainnya

Mikail menambahkan mahasiswa datang untuk menemui pihak rektorat. Dia menyayangkan pendidikan yang mestinya dapat membebaskan akal sehat malah menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan mahasiswa menggunakan pinjol untuk membayar UKT.

"Ini adalah kampus di mana setiap pertanyaan harus ada jawabnya, maka rektorat harus menjawab pertanyaan kita," ucap dia.