Mulai Februari Komdigi Bakal Awasi Konten Ilegal-Porno Lewat SAMAN

SAMAN diharapkan membuat PSE bertindak sesuai peraturan dan memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Proses penegakkan ini meliputi beberapa tahap yakni mulai dari Surat Perintah Takedown. PSE wajib turunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini. Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2. 

Selanjutnya pada tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Hingga terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN meliputi pornografi termasuk pada anak, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Berdasar pada Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE yang tak patuh perintah  bakal dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pemberitahuan pada PSE dilakukan dalam waktu 1x24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1x4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” kata Meutya.

Kemkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Anak rentan pada eksploitasi seksual online, perdagangan manusia dan penyebaran konten berbahaya. 

Jumlah pengaduan anak korban pornografi dan kejahatan siber ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak
korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus pada 2021 hingga 2023. Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di dunia pernah terpapar konten yang tak pantas di internet.

Penerapan SAMAN disebut sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Jerman punya Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia
menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong, serta Prancis yang punya undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu.