Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah masuk dalam tahap finalisasi akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) sebagai payung hukumnya.
Menurut Muzani, TAP MPR ini juga sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan terhadap jajaran MPR RI.
"Presiden ketika itu menyampaikan pandangan kepada kami bahwa karena ini adalah draf yang disusun oleh MPR, sebaiknya disusun dalam bentuk TAP MPR," kata Muzani dalam jumpa pers di kediamannya, di Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
MPR memang memiliki tiga opsi payung hukum untuk PPHN di antaranya melaluia TAP MPR, Amandemen, dan pembentukan Undang-Undang (UU) khusus. Namun, Kepala Negara berpandangan, UU bukan wilayah MPR, melainkan pemerintah dan DPR RI.
"Karena kalau undang-undang, kata beliau, itu menjadi wilayahnya presiden dan DPR," ujar Muzani.
Sebelumnya, jajaran MPR RI telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai konsep PPHN yang saat ini telah rampung dirancang MPR RI pada Senin (3/8/2026).
Menurut Muzani, PPHN dirancang sebagai haluan bernegara yang mengikat bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara ingin PPHN nantinta menjadi produk hukum sehingga Indonesia punya pegangan dalam bernegara.
"PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara," kata Politikus Gerindra itu.