Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.
“Waktu saya pertama masuk (menjabat Mendikbud) kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujar Nadiem di acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7/2023).
Namun ia menilai program PPDB zonasi itu merupakan salah satu kebijakan penting. Meskipun ia mengaku selalu menjadi pihak yang terkesan disalahkan setiap tahunnya.
“Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujar dia.
Nadiem mengaku bakal melanjutkan kebijakan PPDB zonasi tahun depan. Sebab, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu tapi terkendala karena kebijakan zonasi tersebut.
Nadiem mengatakan anak-anak tersebut dan orangtuanya pasti akan kecewa. Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk sekolah negeri.
“Jadi, ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan sengkarut masalah seleksi PPDB masih terjadi karena jumlah bangku sekolah yang terbatas.
Anies mengatakan jumlah bangku sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK yang tersedia tak sebanding dengan jumlah siswa. Menurutnya, akar masalah ini harus segera diatasi.
"Saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini? Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama," kata Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).