Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Gunakan Metode Belajar Campuran

17 Sep 2021, 15:39 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI (Dok.IDN Times/BKHumas Kemendikbud)

Jakara, IDN Times - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem A. Makarim menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemik COVID-19. SKB 4 Menteri ini merupakan acuan bagi seluruh daerah di wilayah PPKM level 1–3 dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Nadiem juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini menggunakan metode belajar campuran, di mana setengah kapasitas kelas masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ia juga mendorong percepatan vaksinasi kepada tenaga pengajar dan murid agar PTM dapat berjalan dengan aman.

“Makanya kita menggunakan kata 'terbatas', maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD, SMP dan 5 anak per kelas untuk PAUD misalnya. Jadi itu sekitar 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Nadiem.

1. Izin orangtua jadi faktor penting

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengunjungi vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Ikatakan Alumni Universitas Indonesia di Jakarta. (Dok. PAUD Dikdasmen)

Sementara itu, karena usia siswa di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) belum dapat memperoleh vaksinasi COVID-19, Wakil Presiden KH Mahruf Amin menekankan, diperlukannya pengawasan yang lebih ketat dalam ketika pelaksanaan PTM.

Ia pun menilai, izin dari orang tua juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PTM ini.

“Pemerintah menganggap penting untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan itu dilakukan dari SD sampai dengan SLA, PAUD juga sampai dengan perguruan tinggi. Sudah dibuat aturan-aturannya supaya mereka bisa aman. Tetapi pemerintah hanya melakukan penyelenggaraan, harus ada izin dari orang tua,” tambahnya.

2. Mencegah varian baru COVID-19

ilustrasi pandemik (ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez)

Wapres juga menanggapi tentang munculnya varian baru COVID-19, yaitu varian Mu. Ia mengimbau, selain melakukan pencegahan melalui 3M, testing, tracing, dan vaksinasi, juga perlu dilakukan pengetatan pada seluruh pintu masuk wilayah Indonesia agar kemunculan varian baru ini dapat ditangkal lebih awal.

“Diperketat saja pintu masuknya supaya mereka yang masuk kalau memang nanti membawa varian baru itu sudah bisa dicegah lebih awal, baik di lapangan udara maupun di pintu laut, itu semua dilakukan pengetatan-pengetatan,” imbau Wapres.

3. Bogor menggencarkan vaksinasi

Default Image IDN

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Ade M Yasin melaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Bogor terus dilakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

Menurutnya, hal ini bertujuan agar kelompok usia dini yang belum dapat menerima vaksin COVID-19 dapat terlindungi dan menciptakan kekebalan komunal.

“Betul untuk vaksinasi hanya SMP ke atas, SMP - SMA. Tetapi untuk SD dan PAUD kita imbau kepada masyarakat, orangtuanya atau keluarganya yang sudah memenuhi syarat divaksin, agar divaksin. Jadi supaya anaknya yang usia PAUD atau usia SD itu juga aman dari klaster keluarga,” tutur Ade. (WEB)