Jakarta, IDN Times - Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Ace Hasan Syadzily hingga sosok bernama Iwan Badan Intelijen Nasional (BIN) muncul dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Politikus Partai Golkar itu diduga turut mendapatkan kuota haji khusus.
Hal itu terungkap dalam pemeriksaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Haji Khusus Abdul Muhyi sebagai saksi.
Awalnya, penuntut umum menanyakan soal alokasi kuota haji khusus untuk eks Staf Khusus Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebanyak 1.260 kuota. Hal itu kemudian dikonfirmasi Muhyi.
“Kemudian Iwan BIN?” kata penuntut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
“Iya,” jawab Muhyi.
“Untuk siapa itu?” tanya penuntut.
“Pak Iwan BIN,” jawab saksi.
“BIN, Badan Intelijen Negara?” cecar Penuntut Umum.
“Badan Intelijen Negara,” jawab Muhyi.
“Iwan-nya Iwan siapa namanya?” cecar penuntut.
“Saya tidak tahu lengkapnya,” jawab Muhyi.
Kemudian, penuntut mempertanyakan kuota haji khusus untuk perusahaan travel Pesona Mozaik dan Persada Indonesia hingga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Muhyi.
“Subdit?” kata penuntut umum.
“Subdit tempat saya,” jawab Muhyi.
“Kemudian Mail?” lanjut penuntut.
“Pak Ismail,” jelas Muhyi.
“Bowo?” tanya penuntut lagi.
“Gus Bowo,” jawab Muhyi.
“Kemudian ini Komisi VIII DPR RI tentunya?” tanya jaksa.
“Iya,” kata Muhyi.
“105 kuota, Pak?” tanya jaksa.
“105,” jawab Muhyi.
“Kemudian 122 ini Iqbal plus KBB?” tanya jaksa.
“KBB itu forum atau asosiasi yang dibentuk pada saat setelah pelunasan, mau pelunasan. Jadi salah satu ini juga, Pak, asosiasi juga. Tapi tidak resmi. Itu gabungan,” kata Muhyi.
“Baik. 793 Budi?” ujar jaksa.
“Itu Himpuh, Pak. Budi Himpuh,” jelas Muhyi.
“Kemudian Farid?” lanjut jaksa.
“Farid Wajdi, Ampuri. Sekjen Ampuri,” kata Muhyi.
Kemudian, penuntut umum mengonfirmasi soal dugaan adanya kuota haji khusus yang dialokasikan untuk Ace Hasan. Hal itu juga dibenarkan oleh Muhyi.
“Kemudian satu Ace Hasan?” tanya jaksa.
“Pak Ace Hasan. Beliau dulu Komisi VIII,” jelas Muhyi.
Terpisah, Ace Hasan membantah telah meminta kuota haji. Ia mengakui ada banyak orang yang meminta tolong padanya karena mengira pimpinan dapat jalur khusus Kemenag, namun ia menegaskan harus sesuai aturan.
"Prinsipnya jelas, kalau memang sudah sesuai nomor urut daftar tunggu, pasti berangkat. Jadi, urusan pencatutan nama untuk jatah pribadi itu sama sekali tidak berdasar," ujarnya.
Diketahui, dalam perkara ini terdapat empat terdakwa yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Mereka didakwa bersama-sama telah merugikan negara Rp622.090.207.166,41 lewat dugaan korupsi kuota haji.
Selain itu, terdapat 26 orang, 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khsusus, serta sebuah koperasi yang turut diperkaya.