Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufon menggugat Dewan Pengawas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait proses etik yang menjeratnya di Dewas KPK.
Gugatan itu telah terdafatar dengan nomor perkara 142/G/TF/2024/PTUN.JKT. Nurul Ghufron tercatat sebagai penggugat, sedangkan Dewas KPK merupakan tergugat.
Ghufron mengatakan, kejadian yang membuatnya dilaporkan ke Dewas KPK itu terjadi pada Maret 2022. Ia pun mempertanyakan mengapa hal tersebut baru dilaporkan setelah KPK mengusut kasus di Kementerian Pertanian.
"Itu kejadiannya Maret 2022. Sebelum apa-apa dia nggak ada laporan, tapi setelah kemudian dia tersangka, itu malah yang disebut mestinya serangan balik ke saya," ujar Ghufon di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Menurut Ghufron, kasus tersebut seharusnya suadh kedaluarsa. Sebab, peristiwanya sudah lebih dari setahu,
"Secara hukum, daluarsanya itu 1 tahun, jadi kalau Maret 2022, itu mustinya ekspired di Maret 2023. Maka mustinya namanya sudah ekspired, kasus ini gak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN kan," ujarnya.
Dewas KPK telah memproses dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron ke persidangan. Persidangan tersebut akan dimulai pekan depan.
Di sisi lain, Nurul Ghufon juga melaporkan Anggota Dewas Albertina Ho ke Dewas KPK. Ghufron menyebut Albertina memanfaatkan wewenangnya.