Panas! PKS vs PDIP di Rapat Paripurna DKI Soal BBM: Kami Punya Hak

06 Sep 2022, 17:23 WIB

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

Di sela-sela rapat, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani menyampaikan interupsi soal kenaikan harga BBM.

"Berdasarkan hasil aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani, di ruang rapat paripurna, Selasa (6/9/2022).

1. Dampak kenaikan BBM menambah beban hidup masyarakat

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Yani menerangkan, dampak kenaikan harga BBM ini begitu besar dan menambah biaya beban hidup masyarakat.

"Dampaknya kepada mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, ojek online, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai kecil lainnya," terang dia.

Achmad Yani kemudian mengatakan, bahwa fraksinya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat.

2. Bukan momentumnya PKS sampaikan sikap politik

PKS keluar (walkout) dari ruang sidang paripurna hari ini, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga BBM saat Menkeu Sri Mulyani menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2021. (IDN Times/Melani Putri)

Tak lama kemudian, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono mengatakan, bahwa ini bukan momentum yang tepat bagi PKS bicara soal kenaikan harga BBM.

"Pimpinan, ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik, pimpinan mohon izin," kata Gembong, dalam forum yang sama.

3. Ingin sampaikan aspirasi

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Achmad Yani pun tak tinggal diam, dia mengatakan sebagai wakil rakyat, pihaknya punya sikap agar suara mereka disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

"Pimpinan, kami punya hak untuk menyampaikan sikap agar suara kami disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui pimpinan DPRD DKI Jakarta," tutur dia.

"Kami ini wakil rakyat. Buat apa kami berdiri di sini hanya bengong dan hanya mendengarkan uraian yang disampaikan oleh pimpinan," lanjutnya.