PKS Usai Walkout: Tak Ada Kesepakatan Menaikkan BBM di Komisi VII
Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengaku tak pernah ada pembahasan soal kenaikan harga BBM dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII.
Hal itu dia sampaikan usai fraksinya walkout (WO) saat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (6/9/2022).
1. PKS sebut Komisi VII tak pernah sepakat kenaikan BBM
Nurhasan mengklaim, sejauh ini, dalam setiap rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan di DPR, tak pernah ada kesepakatan untuk menaikkan harga BBM.
“Ini terlalu banyak alasan BBM untuk tidak naik. Kami Komisi VII, tidak pernah ada kesepakatan persoalan kenaikan BBM,” kata Nurhasan di DPR.
2. Nurhasan sindir jadi banyak demo sejak BBM naik
Dia mengatakan, imbas kenaikan harga BBM, banyak aksi masyarakat yang digelar di DPR karena menolak kenaikan harga bahan bakar.
Menurutnya, gelombang aksi demontrasi juga berlangsung tak hanya di DPR, tetapi juga di kota-kota besar seluruh Indonesia.
“Sekarang gelombang demonstrasi dari seluruh kota, kabupaten, provinsi untuk menolak kenaikan BBM. Saya pikir ini tidak ada perdebatan untuk BBM tidak naik,” kata dia.
3. Ribuan buruh padati demo padati gedung DPR
Sebelumnya, ribuan buruh yang terdiri dari berbagai aliansi memadati kawasan depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sejak pagi, Selasa (6/9/2022).
Kehadiran mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Demo juga dihadiri Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Dia mengatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun.
Iqbal memastikan, buruh akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah dan DPR duduk bersama mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, Solar, dan Premium.
"Harga minyak di dunia dari hari ke hari semakin menurun bahkan kemarin harganya mencapai 89 dolar per barel. Harga yang dijadikan pertimbangan harga BBM adalah 100 dolar per barel, sungguh aneh sikap pemerintah ini," kata dia.
