Panglima: Cara Prajurit TNI Pakai HP Perlu Diatur

13 Jun 2023, 15:15 WIB

Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Moh. Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam agenda Literasi Digital Segmen Pemerintahan Kemenkominfo dan TNI/Polri, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana TNI Yudo Margono, menekankan pentingnya literasi digital di tengah jajaran TNI. Dia mengatakan, setiap anggota TNI beserta keluarganya pasti memiliki telepon genggam yang harus diatur penggunannya.

Hal ini diutarakan Yudo dalam agenda Literasi Digital Segmen Pemerintahan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023) yang turut dihadiri Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD.

"Pak Mahfud perlu saya sampaikan, di TNI saat ini saya yakin para prajurit TNI dan keluarganya memiliki hp. Di mana penggunaannya tentunya perlu kita atur. Karena sampai saat ini kita belum memahami secara menyeluruh bagaimana penggunaan digital ini secara positif," ujar Yudo.

"Karena baru kegiatan-kegiatan yang kita sosialisasikan yang tentunya belum sampai menyeluruh seperti hari ini, yang nantinya akan disampaikan bagaimana penggunaan digital ini untuk kegiatan kegiatan yang positif," tambahnya.

1. Catatan soal kerahasiaan di ruang digital anggota TNI

Ilustrasi gawai/ponsel. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Yudo menjelaskan, anggota TNI punya kewajiban untuk terus memerangi konten negatif. Seluruh pihak, kata dia, harus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif, yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Untuk bisa berperan lebih tentunya kita harus memiliki kecakapan digital agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik dan menyejukkan. Untuk itulah saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan literasi digital di lingkungan TNI," ujarnya.

Namun, ada catatan dari penggunaan ruang digital bagi anggota TNI yang dia soroti, di mana tidak adanya lagi kerahasiaan. Padahal, menurut Yudo, tentara di manapun pasti menganut asas kerahasiaan.

"Semuanya sebaiknya tidak harus dibuka. Ada konten-konten tertentu yang dibuka, namun juga ada hal tertentu yang sifatnya rahasia, yang juga tidak bisa dibuka ke publik," kata dia

Maka dari itu, dia mengimbau agar TNI juga bisa memilah konten digital mana yang bisa dikonsumsi masyarakat dan mana yang tidak dibuka, karena memang ada faktor kerahasiaan.

2. Anggota TNI wajib ambil peran dalam literasi digital

Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergi semua pihak. Yudo mengatakan itu adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo sejak 2021.

"Beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa segenap komponen bangsa harus mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital guna menjaga daya saing bangsa," kata Yudo.

Dia menambahkan, prajurit TNI yang merupakan komponen bangsa wajib mendukung program pemerintah dan mengambil peran dalam kegiatan literasi digital.

"Kita harus menjadi perekat bangsa di dunia maya dan saya berharap akan semakin banyak prajurit tni yang semakin bijak dan cakap dalam dunia digital," ujarnya.

3. Berharap tidak ada lagi prajurit yang bocorkan rahasia negara

Ilustrasi WFH (IDN Times/Arief Rahmat)

Kegiatan literasi digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI dalam memanfaatkan teknologi digital khususnya terkait empat pilar literasi digital, yaitu etika, budaya, keterampilan dan keamanan digital.

"Ke depan saya berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, tidak ada lagi prajurit TNI yang membocorkan rahasia negara, dan tidak ada lagi prajurit TNI yang menyebarkan konten yang bertentangan dengan tugas TNI sebagai pemersatu bangsa," ujarnya.