Panglima: Cara Prajurit TNI Pakai HP Perlu Diatur
Jakarta, IDN Times - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana TNI Yudo Margono, menekankan pentingnya literasi digital di tengah jajaran TNI. Dia mengatakan, setiap anggota TNI beserta keluarganya pasti memiliki telepon genggam yang harus diatur penggunannya.
Hal ini diutarakan Yudo dalam agenda Literasi Digital Segmen Pemerintahan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023) yang turut dihadiri Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD.
"Pak Mahfud perlu saya sampaikan, di TNI saat ini saya yakin para prajurit TNI dan keluarganya memiliki hp. Di mana penggunaannya tentunya perlu kita atur. Karena sampai saat ini kita belum memahami secara menyeluruh bagaimana penggunaan digital ini secara positif," ujar Yudo.
"Karena baru kegiatan-kegiatan yang kita sosialisasikan yang tentunya belum sampai menyeluruh seperti hari ini, yang nantinya akan disampaikan bagaimana penggunaan digital ini untuk kegiatan kegiatan yang positif," tambahnya.
1. Catatan soal kerahasiaan di ruang digital anggota TNI
Yudo menjelaskan, anggota TNI punya kewajiban untuk terus memerangi konten negatif. Seluruh pihak, kata dia, harus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif, yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Untuk bisa berperan lebih tentunya kita harus memiliki kecakapan digital agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik dan menyejukkan. Untuk itulah saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan literasi digital di lingkungan TNI," ujarnya.
Namun, ada catatan dari penggunaan ruang digital bagi anggota TNI yang dia soroti, di mana tidak adanya lagi kerahasiaan. Padahal, menurut Yudo, tentara di manapun pasti menganut asas kerahasiaan.
"Semuanya sebaiknya tidak harus dibuka. Ada konten-konten tertentu yang dibuka, namun juga ada hal tertentu yang sifatnya rahasia, yang juga tidak bisa dibuka ke publik," kata dia
Maka dari itu, dia mengimbau agar TNI juga bisa memilah konten digital mana yang bisa dikonsumsi masyarakat dan mana yang tidak dibuka, karena memang ada faktor kerahasiaan.