Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat, hingga September 2020 ada 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi terbukti melanggar netralitas ASN.
"Parahnya ASN yang melanggar netralitas itu adalah pejabat eselon I dan II," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Provinsi Sulteng Sutarmin Ahmad, dilansir ANTARA, Kamis 3 September 2020.
Sutarmin menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan ASN antara lain menyalahgunakan anggaran negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk suksesi salah satu bakal calon bupati, wali kota, atau gubernur.
Guna mengontrol itu, Sutarmin mengajak seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk terus mengawasi pergerakan para ASN. Terutama di dunia maya, sebab jelang Pilkada Serentak 2020 diprediksi tidak sedikit yang melanggar netralitasnya dan mendukung salah satu calon kepala daerah.
Sutarmin merincikan 45 ASN tersebut antara lain enam ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng, dua ASN Pemerintah Kota Palu, delapan ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, empat ASN di Pemkab Tojo Una-una.
"Delapam ASN Pemkab Tolitoli, 10 ASN Pemkab Banggai dan sembilan ASN Pemkab Poso. Mereka terbukti melakukan pelanggaran ringan netralitas ASN dan telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN)," ujar dia.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, netralitas ASN akan semakin memburuk jika ditambah lagi dengan persoalan politik kekerabatan di partai politik setiap daerah.
Karena itu, Titi menyarankan dibuat suatu peraturan yang mereformasi kelembagaan partai politik, agar parpol tidak lagi mengutamakan sistem politik kekerabatan dalam rekrutmen politik.
Titi mengatakan itu penting juga dilakukan di samping merombak regulasi pemilihan umum itu sendiri, supaya netralitas ASN dapat dijaga dari sektor hulu menuju hilir pemilihan umum.
"Jadi kelindannya itu tidak hanya berhenti di petahana, tapi juga petahana yang kemudian berkelindan dengan politik kekerabatan. Sehingga ketika kita ingin mengatasi politisasi ASN, maka sebenarnya kita berangkat dari persoalan mendemokratisasikan pemilu dari hulu ke hilir, dari sektor regulasi hingga reformasi kelembagaan partai politik," kata Titi.