Partai Prima Legowo Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu Dibatalkan

12 Apr 2023, 13:25 WIB

Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor register 757/pdtg/2022.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, atas putusan PN Jakpus yang berkaitan dengan gugatan Partai Prima mengenai perbuatan melawan hukum.

"Prima menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI, atas putusan PN Jakarta Pusat," kata Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono, dalam keterangannya, Rabu (12/4/2023).

1. Putusan PT DKI tak akan pengaruhi verifikasi ulang Partai Prima

Ilustrasi tahapan verifikasi faktual (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Agus Jabo menegaskan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu tidak akan memengaruhi verifikasi ulang yang dilakukan Partai Prima, sebagaimana yang diakomodir dalam putusan Bawaslu. Saat ini, Prima sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan.

"Keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 yang memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan," tutur dia.

2. Partai Prima masih menunggu salinan putusan

Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Prima mengaku masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami perlu mengingatkan bahwa di samping substansi yang berkaitan dengan kepemiluan, terdapat substansi lain yang berhubungan dengan hak sipil dan politik yang dilindungi oleh kovenan internasional," ucap Agus Jabo.

Menurutnya, hak sipil dan politik tersebut telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

"Mengenai kompetensi absolut, menurut Prima, ketentuan itu hanya berkaitan dengan kompetensi formal yang mengatur persoalan kepemiluan. Sedangkan, yang menjadi substansi gugatan Prima adalah hak sipil dan politik," jelas dia.

3. Jajaran Partai Prima diminta fokus penuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Agus Jabo memerintahkan kepada jajaran Partai Prima di daerah agar terus fokus melanjutkan tahapan yang saat ini berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar Prima bisa dinyatakan lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2024.

"Kepada struktur Prima di daerah untuk terus fokus melanjutkan kerja menghadapi tahapan verifikasi faktual yang saat ini sedang berjalan," imbuh dia.

Penasaran dengan isu-isu pemilu dan gonjang ganjing capres cawapres Pilpres 2024? Baca selengkapnya di sini.