Paslon Pilkada 2020 Wajib Dapat Izin dari Gugus Tugas Sebelum Kampanye

Arief menuturkan izin dari Gugus Tugas sifatnya tidak bisa ditawar. Sebab, masing-masing status daerah selama pandemik COVID-19 berbeda-beda. Ada yang masuk area dengan penyebaran kasus COVID-19 tinggi, tetapi ada juga yang rendah. 

"Karena setiap daerah itu bisa kapan saja hijau, merah, makanya harus dapat rekomendasi. Tapi kampanye lain misalnya melalui daring (dalam jaringan), melalui media massa cetak, elektronik tersedia (meski tidak mendapatkan rekomendasi kampanye umum)," ujarnya.

Sebagai alternatif pilihan, nantinya KPU akan memberikan ruang kepada calon kepala daerah untuk berkampanye melalui media daring secara luas.

"Kalau kemarin boleh 10 akun (daring), nanti mungkin akan kami bolehkan lebih banyak. Kalau pertemuan fisik kami kurangi maka pertemuan non fisik dibuka ruangnya lebih lebar," tuturnya.

Ia juga lebih mendorong calon kepala daerah agar berkampanye pada Pilkada 2020 dengan memanfaatkan model virtual dan tak lagi mengedepankan kampanye fisik. Tujuannya, agar klaster baru COVID-19 bisa disetop. Arief menilai selain lebih murah, kampanye virtual bisa lebih banyak menjangkau pemilih dibandingkan harus ketemu langsung. 

"Bisa dilakukan di banyak tempat, bisa menjangkau seluruh wilayah, dan dalam sehari bisa dilakukan berkali-kali. Ruang daring ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran dan kultur baru," ujarnya.