PBNU Kritik Sistem Kesehatan di Indonesia saat Pandemik COVID-19

25 Sep 2021, 20:37 WIB

Petugas bersiap di dalam mobil Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk menjemput bayi terkonfirmasi negatif yang ibunya terpapar COVID-19 di Jakarta, Jumat (25/6/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengkritik sistem kesehatan di Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional, belajar berbagai permasalahan yang muncul selama pandemik COVID-19.

"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah Pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," katanya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021, Sabtu (25/9/2021).

1. PBNU ingatkan pentingnya protokol kesehatan meski COVID-19 sedang landai

Ilustrasi pasien TBC (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Said Aqil mengatakan bahwa angka kasus pandemik COVID-19 di Indonesia saat ini tengah landai. Namun, penerapan protokol kesehtan tak boleh melemah karena ada potensi COVID-19 gelombang berikutnya.

"Menurut keterangan epidomolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," paparnya.

2. PBNU sarankan perbaikan fasilitas kesehatan

Petugas melakukan tes cepat antigen kepada calon penumpang kereta listrik (KRL) di Stasiun Tangerang, Banten, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Fauzan.

NU menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," jelasnya.

3. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Komisaris Utama PT KAI ini menambahkan, pandemik hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus disiplin protokol kesehatan, sementara Pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," kata dia.