PDIP: MBG Ambil Dana Pendidikan Rp223 T Sesuai UU dan Perpres APBN

Esti memaparkan bukti dari dokumen resmi negara. Dalam lampiran UU APBN, tertulis alokasi dana untuk program MBG mengambil bagian dari total anggaran pendidikan.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data," kata dia.

Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, memperkuat pernyataan Esti. Ia mengajak publik melihat langsung produk hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Menurut Adian, klaim dana MBG berasal dari efisiensi kementerian adalah informasi tidak tepat.

"Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini buah dari efisiensi, bukan dari anggaran pendidikan, itu keliru. Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Adian.

Adian merinci lebih dalam isi regulasi tersebut. Penjelasan Pasal 22 UU APBN secara eksplisit menyebutkan pendanaan operasional pendidikan sudah mencakup Program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.

Hal ini diperkuat Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026. Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional tercatat mencapai Rp223.558.960.490.

"Kita bernegara dipandu oleh Undang-Undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan Pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi kita luruskan: ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan," tegas Adian.

Dimintai tanggapannya terkait pernyataan PDIP, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa dana MBG seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden Prabowo merupakan dana dari hasil efisiensi anggaran yang dapat diefisienkan seperti ATK dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Dadan juga menyebutkan, secara faktual dana pendidikan baik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementrian Riset, Sain, dan Pendidikan Tinggi mengalami kenaikan.

Adapun dalam struktur, kata Dadan, dana BGN terbagi 3 yakni:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Ekonomi

"Ditambah dengan cadangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Jadi klasifikasi ini dibuat agar sesuai dengan target penerima manfaat atau Rincian Output (RO) yang dilayani oleh BGN," jelas Dadan kepada IDN Times, Kamis (26/2/2026).

Adapun klasifikasi tersebut, yakni:

1. Anak Sekolah Umum dan Keagaman masuk dalam Kategori Pendidikan

2. Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Balita masuk dalam kategori Kesehatan

3. Lainnya termasuk Dukungan Manajemen masuk dalam kategori Ekonomi

4. Untuk Cadangan ada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah memastikan bahwa Anggaran Pendidikan tahun 2026 naik dan tidak berkurang sepeser pun.

Mu’ti juga menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak memangkas anggaran pendidikan.

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Mu’ti lalu membandingkan beberapa anggaran besar di Kemendikdasmen tahun 2025 dan tahun 2026. Tahun 2025 Kemendikdasmen mendapat alokasi Rp16,9 triliun untuk revitalisasi Satuan Pendidikan, yang diterapkan untuk 16.176 Satuan Pendidikan. Saat ini Satuan Pendidikan yang sudah selesai pembangunannya hingga 100 persen, sudah mencapai 93 persen

Program kedua adalah Program Digitalisasi. Kemendikdasmen telah memberikan bantuan Interaktif Flat Panel (IFP) atau PID (Panel Interaktif Digital) untuk 288.860 Satuan Pendidikan. IFP adalah teknologi pembelajaran interaktif yang digunakan untuk menulis, menggambar, berkolaborasi, serta terintegrasi dengan LMS dan sumber belajar digital.