Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Menurut Djarot, dalam merumuskan apa saja bahasa yang masuk ke dalam kurikulum wajib di sekolah harus melalui kajian mendalam. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus berbenah mengubah pola pengambilan kebijakan. Dia mengatakan, tak semua keputusan bersifat satu komando hanya dari atas, dalam hal ini presiden ke jajarannya di bawah.
"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Bolehlah yang wajib misalnya bahasa Inggris. Pilihannya bolehlah Prancis, Belanda, Mandarin, Jepang, Spanyol, Portugis gitu ya. Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita," kata dia.
"Kita harus juga mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan," sambung Djarot.
Djarot lantas memberikan contoh buruknya instruksi Presiden yang hanya bersifat satu arah ke bawah. Salah satunya, program Koperasi Desa Merah Putih yang terkesan dipaksakan dan mencekik anggaran pemerintah daerah.
"Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu (harusnya) tumbuh dari bawah, dari anggota, bukan dari atas. Maka daripada itu ya, agak aneh misalnya kalau koperasi ini dari atas dan kemudian daerah-daerah ini wajib membangun gerai-gerai Koperasi Merah Putih. Ini yang kasihan, yang susah itu pemerintah daerah dan yang berbahaya apabila terjadi alih fungsi lahan. Di mana sebenarnya lahan terbuka hijau dan subur, kemudian digunakan untuk bangunan tadi," ucap dia.
