Pj Gubernur Jatim Hadiri Peluncuran Data Regsosek Bappenas

Sementara pelaksanaan hak aksesnya dilakukan secara terpusat melalui sistem SEPAKAT yang dikelola oleh sekretariat bersama. Kemudian perlindungan data pribadinya terjaga sesuai dengan prinsip perlindungan yang tercantum dalam UU 27 Tahun 2022.

Dalam kesempatan ini, juga diberikan secara simbolis hak akses pemanfaatan data Regsosek oleh Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa kepada Pj Gubernur Adhy bersama beberapa perwakilan kementerian dan lembaga serta gubernur dan bupati di beberapa daerah yang telah mengajukan permohonan akses pemanfaatan data Regsosek ke Kementerian PPN/Bappenas RI. 

Pj Gubernur Adhy menyambut antusias sistem data Regsosek yang diluncurkan kali ini. Ia berharap data terpadu ini berdampak pada proses pembangunan serta menunjukkan hasil yang lebih positif dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. 

“Semoga seluruh pembangunan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal, dan Indonesia Emas 2045 mampu diwujudkan dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua,” ujarnya.

Adhy menambahkan, data Regsosek ini nantinya menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan di daerah maupun secara nasional, yang nantinya dituangkan dalam berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat manfaat. 

“Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Sehingga data Regsosek ini sebagai sumber data tunggal yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dalam mendukung mewujudkan Indonesia Emas 2045,” imbuh Adhy.

Lebih lanjut, Adhy menambahkan, pemanfaatan akses data Regsosek ini lebih memudahkan para pemangku kebijakan di daerah untuk menentukan langkah dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan akurat, karena menyediakan berbagai analisis, rekomendasi program intervensi dan layanan.

“Ini bukti bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mitra nonpemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi dalam memberikan akselerasi layanan, sehingga dengan ini diharapkan proses penurunan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian bisa dilakukan dengan cepat dan akurat,” ungkapnya. 

“Data Regsosek ini juga bisa dimanfaatkan hingga pada tingkat level desa/kelurahan. Oleh karenanya, pembangunan sosial ekonominya bisa dilakukan dengan terstruktur dan masif mulai dari tingkat paling bawah yakni desa sampai tingkat nasional,” tambah Adhy.

Terkait pembangunan ekonomi, Pj. Gubernur Adhy menyebut bahwa Jawa Timur sendiri terus mengalami pertumbuhan yang positif, kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 4,81 persen secara year on year (yoy). 

“Angka pertumbuhan ekonomi ini sekaligus menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di pulau Jawa dengan kontribusi 25,07 persen,” katanya.

Adhy menguraikan, kinerja perekonomian Jawa Timur didominasi oleh kontribusi industri pengolahan sebesar 31,54 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 19,01 persen, dan disusul sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 9,71 persen.

Di sisi lain, Adhy juga menyampaikan bahwa pada triwulan I tahun 2024, capaian realisasi investasi Jatim mencapai Rp36,2 triliun atau sebesar 36,2 persen dari target yang sudah ditetapkan. Secara yoy angka tersebut meningkat 20,7 persen dibanding triwulan I 2023 sebesar 30 persen.

Capaian triwulan I 2024 tersebut terbagi pada kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 20,1 persen atau senilai Rp20,1 trilliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar 16,1 persen atau senilai Rp16,1 trilliun.

"Capaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jatim Tahun 2023 berhasil memberikan kontribusi sebesar 14,22 persen terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dan berkontribusi sebesar 24,99 persen terhadap PDRB Pulau Jawa," ungkapnya.

Sedangkan terkait kemiskinan, lanjut Adhy, Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 3,58 persen. Pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berada pada angka 4,4 persen, dan pada Maret 2023 turun drastis menjadi 0,82 persen.

“Alhamdulillah, capaian dan penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim pada tahun 2023 lebih baik dari capaian secara nasional, kita terus berupaya maksimal di tahun 2024 ini Jawa Timur untuk kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam pidatonya menyampaikan peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data Regsosek ini sebagai aktualisasi dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pelaksanaan Reformasi perlindungan sosial. 

“Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki basis data penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan pada APBN, sehingga dengan adanya data Regsosek ini, mudah-mudahan kita bisa mengatasi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pada umumnya,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Menteri Suharso mengatakan bahwa tahun 2025 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun kedua, yakni tahun 2025 sampai tahun 2045, pada tahun 2045 adalah tahun yang menjadi target mewujudkan Indonesia Emas. 

“Tahun 2045 merupakan tahun menjemput 100 tahun Indonesia merdeka, dengan target sasaran pembangunan yang terdeskripsikan sedemikian rupa agar kita menjadi negara dan bangsa yang benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih luas,” tandasnya. (WEB)