Jakarta, IDN Times - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki babak akhir. Saat ini pembahasan hanya tinggal penyempurnaan beberapa pasal.
"Kami pada Minggu (15/9) malam telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU KUHP. Kalau urusan politik hukum dan substansinya sudah selesai, tinggal menyempurnakan beberapa penjelasan pasal," ujar Anggota Pansus RUU KUHP Arsul Sani seperti dikutip dari Antara, Senin (16/9).
Arsul mengatakan beberapa fraksi menginginkan ada "pagar" dalam penjelasan di RKUHP tersebut agar tidak menjadi pasal karet. Contohnya adalah pasal-pasal yang terkait dengan masalah kesusilaan, perzinaan, serta perbuatan cabul termasuk di dalamnya sesama jenis.
"Ini kita beri batasan, misalnya terkait perzinaan, kumpul kebo dan hidup bersama, disepakati merupakan delik aduan. Namun yang mengadu diperluas, kalau KUHP saat ini yang bisa mengadukan hanya suami atau istri, namun saat ini diperluas menjadi orang tua dan anaknya," katanya.
Anggota Pansus RKUHP lainnya, Taufiqulhadi, juga mengatakan Panitia Kerja (Panja) telah menuntaskan pembahasan RKUHP.
"Dengan demikian, sebuah misi bangsa Indonesia untuk melakukan misi dekolonisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai," katanya.
Taufiqulhadi mengatakan pihaknya juga telah menelusuri pasal-pasal yang tumpang tindih atau multitafsir pada Minggu (15/9) malam. Ia berharap tak ada lagi pasal-pasal multitafsir.