Jakarta, IDN Times - Pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, tampaknya harus tertunda. Sebab, Ba'asyir dipertimbangkan bebas bersyarat oleh pemerintah. Salah satu syaratnya adalah meneken dokumen cinta tanah air.
Namun, Ba'asyir dan keluarganya menolak untuk meneken dokumen tersebut. Sehingga, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pembebasan Ba'asyir harus ditunda.
Terkait pembebasan Ba'asyir sendiri, syarat yang diberikan tidak dapat dinegosiasi. Sebab, itu adalah syarat mendasar bagi warga Indonesia untuk mencintai NKRI dan Pancasila.
"Oh iya (pembebasan ditunda). Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Untuk fasilitas kesehatan sendiri, Moeldoko menyampaikan bahwa Ba'asyir tetap akan mendapatkannya. Alasannya masih berkaitan dengan kemanusiaan.
"Gak berubah. Itu standar. Bahkan kita akan lebihkan kalau bisa dilebihkan. Untuk urusan kesehatan ya. Ini urusan kemanusiaan ya, gak bisa dikurangi," jelasnya.
Moeldoko juga membantah bahwa rencana pembebasan Ba'asyir tidak ada hubungannya dengan politik. Menurut Moeldoko itu hanyalah murni karena kemanusiaan.
"Gak. Gak ada hubungannya," ungkap Moeldoko.
Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa memang Ba'asyir tidak akan dibebaskan secara murni, namun bersyarat. Apabila Ba'asyir bebas bersyarat, maka ia tetap akan dimonitor apakah melanggar persyaratan tersebut atau tidak.
"Syaratnya selama masa pembebasan bersyarat itu, dia akan terus dimonitor. Kalau yang bersangkutan kembali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan secara hukum, dia bisa dicabut pembebasan bersyaratnya atau bahkan dipidana dengan kasus pidana. Perkara yang baru," terang Lukman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Sebelumnya, kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Muhammad Mahendradatta mengatakan pihaknya menyiapkan Ba'asyir dibebaskan oleh pemerintah tanpa syarat pada pekan ini.
"Kalau kami mengusulkan (hari) Rabu. Sekali lagi, kami mengusulkan Rabu keluar. Kami menyiapkan Rabu," ujar Mahendradatta di kantor Law Office of Mahendradatta Jakarta Selatan pada Senin kemarin.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh penasihat hukum Jokowi untuk Tim Kampanye Nasional (TKN), Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan proses pembebasan Ba'asyir diusahakan selesai pada minggu ini.
Namun, apabila hal itu tidak terealisasi, maka mereka telah menyiapkan sikap lain.
"Pokoknya harus selesai dalam minggu depan (artinya minggu ini). Itu kata Yusril. Itu yang kami pegang janjinya. Bila kata-kata itu tidak terbukti, kami bersikap lain," kata dia lagi.
Lalu, apa yang dimaksud dengan sikap lain tersebut? Mahendradatta tidak bersedia menyebutkannya. Tetapi, ia sempat mengatakan akan mengajukan uji materiil terkait syarat-syarat pembebasan.
Namun, ia menggarisbawahi tetap ingin fokus terlebih dahulu kepada upaya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
"Kalau timeline-nya belum ditentukan, kami siap. Ini dulu lah diselesaikan. Ibaratnya itikad baik, kenapa harus ditolak," tutur dia.