Pemda se-Papua Diminta Segera Lengkapi Administrasi Dana Otsus

Untuk itu, Ribka menyampaikan, pemda yang belum menyelesaikan dokumen tersebut diberikan waktu hingga satu minggu ke depan. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum juga terpenuhi, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan surat teguran.

“Kita akan keluarkan surat teguran kepada pemerintah daerah. Jadi ini kami berikan kesempatan. Jadi ini kesempatan untuk daerah-daerah yang belum, saya kira (untuk) merealisasikan ini, anggaran dana otonomi khusus,” kata dia.

Ribka menegaskan, dana otsus diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung kepentingan orang asli Papua (OAP), sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang (UU) Otsus, termasuk pemanfaatannya di sektor pelayanan publik.

“Jadi karena dalam otsus itu ada untuk kepentingan masyarakat, untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur,” tambahnya.

Ia juga menekankan, keterlambatan dalam proses penyaluran dana otsus selama ini bukan berasal dari pemerintah pusat, melainkan disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen administratif dari pemda. Oleh karenanya, pemda diminta lebih serius dalam menindaklanjuti proses administrasi tersebut.

“Jadi selama ini pemerintah daerah selalu menyalahkan pemerintah pusat, padahal itu tidak benar. Jadi semua tergantung, mau uang keluar cepat atau lambat itu tergantung dari kerjanya pemerintah daerah,” kata dia.

Ribka menegaskan, penyaluran dana otsus oleh pemerintah pusat hanya dapat dilakukan apabila persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh pemda. Namun, kata dia, sering kali proses di daerah belum berjalan optimal sehingga apabila terjadi kendala, muncul anggapan bahwa pemerintah pusat yang kurang responsif.

“Padahal dananya sudah disiapkan (oleh pemerintah pusat, tetapi terjadi) keterlambatan di administrasi,” ujar Ribka.

Secara teknis, ia meminta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta dinas teknis terkait, untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kemendagri.

“Masyarakat harus dapatkan ini, manfaat dari dana otsus ini,” kata dia.

Kemudian, Ribka kembali menekankan, dana otsus merupakan instrumen strategis dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan pemda dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.

“Semuanya itu diharapkan dalam satu minggu ke depan ini semua sudah harus selesai, karena uang itu digelontorkan oleh pemerintah pusat itu untuk masyarakat,” ucap dia.