Pemerintah Batasi Visa dan Izin Tinggal WNA dan Warga Negara Tiongkok

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 terdiri atas 10 pasal yang intinya membatasi pemberian visa dan izin tinggal bagi warga asing dan warga negara Tiongkok.

Ada beberapa pasal penting yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020, di antaranya pasal 2 yang berbunyi bahwa pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada setiap orang asing yang mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di Tiongkok berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 4 berbunyi bahwa izin tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan kepada warga negara Tiongkok, orang asing pemegang izin tinggal negara Tiongkok, atau suami atau istri atau anak dari warga negara Tiongkok.

Bagi setiap warga negara asing yang ingin mendapatkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, keterangan sehat yang menyatakan bebas virus COVID-19 dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris.

Kedua, telah berada 14 hari di wilayah negara Tiongkok yang bebas dari virus COVID-19, dan yang ketiga pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau singgah/transit 14 hari di negara lain yang tidak terjangkit virus COVID-19 sebelum masuk wilayah Indonesia.

Kemudian, bagi warga negara Tiongkok yang mengajukan permohonan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas di perwakilan Indonesia di negara lain yang tidak terjangkit virus COVID-19 juga harus memenuhi beberapa syarat.

Pertama, keterangan sehat yang menyatakan bebas virus COVID-19 dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris.

Kedua, pernyataan berada di wilayah yang bebas virus COVID-19 sebelum masuk Indonesia selama 14 hari, dan yang terakhir pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk penjelasan dalam pasal 4 terkait izin tinggal dalam keadaan terpaksa tersebut diberikan dalam hal wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan WHO (World Health Organization) dan tidak adanya alat angkut yang membawa mereka keluar wilayah Indonesia ke Tiongkok.

Izin tinggal dalam keadaan terpaksa dapat diajukan oleh penjamin atau orang asing melalui permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut dengan melampirkan paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, visa, dan atau izin tinggal yang dimiliki.

Izin tinggal dalam keadaan terpaksa tidak akan diberikan kepada pemegang izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.