Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah masih mengevaluasi rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Nanti, 1-2 hari kita evaluasi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Airlangga mengatakan, pencabutan PPKM akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurutnya, hal tersebut masih menunggu hari yang tepat.
"Nanti diumumkan sendiri oleh presiden," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pencabutan PPKM masih menunggu kajian sero survei oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Jokowi mengatakan pemerintah akan mencabut PPKM jika sero survei masyarakat terhadap COVID-19 mencapai 90 persen.
Asal sero survei kita sudah sampai 90 persen ya, artinya kita kemungkinan sudah baik. Ada apapun (COVID-19), dari mana pun, seharusnya sudah tidak ada masalah,” kata Jokowi di Satsiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022)
Jokowi mengatakan meski jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menurun hingga di bawah angka 1.000 kasus per hari, namun dia tak ingin terburu-buru mencabut PPKM. Menurut dia keputusan itu tetap harus menunggu hasil sero survei Kemenkes.
"Kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000 tapi karena apa? Itu yang harus dilihat, dikaji di sana. Apakah karena imun sudah lebih baik atau apakah virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia? Jadi tunggu kajian dari Kemenkes, para pakar, dan epidemiolog agar keputusannya benar,” ujar Jokowi.
Sebagai informasi, sero survei adalah tingkat kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID-19. Metode sero survei menggunakan tes darah untuk memeriksa antibodi tubuh terhadap virus.
Dalam ilmu epidemiologi, sero survei berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kekebalan komunitas atau herd immunity. Langkah ini dinilai efektif untuk mengukur paparan komunitas terhadap patogen virus SARS-CoV-2.