Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang dihantam banjir dan longsor pada akhir 2025 lalu. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat. Anggaran ratusan triliun itu dialokasikan untuk digunakan pada periode 2026 hingga 2028.
Dikutip dari keterangan Puspen TNI, anggaran ratusan triliun untuk pemulihan bencana Sumatra bakal direalisasikan secara bertahap. Pemerintah bekerja mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra periode 2026 hingga 2028.
"Kebutuhan anggaran akan direalisasikan secara bertahap yaitu Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028," demikian keterangan dari Mabes TNI pada Sabtu (20/6/2026).
Program pemulihan permanen di tiga provinsi di Sumatra melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung. Sementara, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, percepatan pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026, ada lima kementerian dan lembaga yang telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Lima kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan," ungkap Tito.
